Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Jakarta. Pemerintah mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 9 November 2026. Kebijakan ini mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian barang dan jasa digital dari luar negeri.
Penerapan aturan tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah kebijakan ini akan membuat semua transaksi digital, termasuk transfer antarbank dan transaksi dompet digital, dikenakan pajak tambahan.
Namun, SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru. Sistem ini hanya memperluas cara pemerintah memungut PPN atas transaksi digital dari penyedia luar negeri yang memenuhi ketentuan.
Managing Partner KKP Kusumanto dan Rekan sekaligus Head of Tax BDO Indonesia Irwan Kusumanto mengatakan, masyarakat dan pelaku usaha perlu memahami tujuan kebijakan tersebut agar tidak salah mengartikan aturan baru ini.
Menurut Irwan, pemerintah ingin menyamakan perlakuan pajak antara perusahaan penyedia layanan digital dari dalam dan luar negeri.
Dengan begitu, perusahaan digital asing dan perusahaan digital lokal memiliki kewajiban perpajakan yang lebih setara.
"Sangat esensial untuk meluruskan asumsi publik bahwa SPP-TDLN bukanlah instrumen pajak baru, melainkan metode penarikan PPN yang menyasar layanan digital dari penyedia lintas negara," ujar Irwan dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Ia menambahkan, kebijakan ini tidak ditujukan untuk mengganggu kegiatan transaksi perbankan sehari-hari di dalam negeri.
"Fokus kebijakan ini adalah menghadirkan perlakuan yang setara (level playing field) antara penyedia layanan domestik dan mancanegara, tanpa mendisrupsi aktivitas operasional transaksi perbankan lokal sehari-hari," jelasnya.
Baca Juga: Kurang Penerimaan Pajak Rp 514 Triliun, DPR Minta Pemerintah Kejar Pengusaha Besar
Perusahaan perlu memeriksa pencatatan transaksi
Dengan berlakunya SPP-TDLN, perusahaan perlu memeriksa kembali cara mereka mencatat transaksi digital dan pembayaran pajak.
Pemeriksaan ini meliputi riwayat pembelian, bukti pembayaran, pencatatan PPN, hingga sistem akuntansi perusahaan.
Langkah tersebut penting agar perusahaan mengetahui transaksi mana yang sudah dikenakan PPN dan mana yang belum.
Irwan menyarankan perusahaan tidak menunggu munculnya masalah sebelum melakukan penyesuaian sistem administrasi.
"Pelaku industri harus mengambil langkah proaktif dalam mengevaluasi serta menata ulang sistem akuntansi dan pencatatan histori transaksi mereka," kata Irwan.
Menurut dia, pencatatan yang rapi akan membantu perusahaan menghitung dan mencatat PPN dengan benar. Dengan demikian, perusahaan juga bisa mengurangi risiko pembayaran pajak dua kali atas transaksi yang sama.
Tonton: DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Penting yang Wajib Diketahui
Bagaimana cara menghindari PPN dipungut dua kali?
Salah satu hal yang perlu diperhatikan perusahaan adalah memastikan apakah suatu transaksi digital sudah dikenakan PPN atau belum.
Sebagai contoh, seseorang atau perusahaan membeli layanan digital dari penyedia luar negeri. Pada saat melakukan pembayaran atau checkout, transaksi tersebut ternyata sudah dikenakan PPN melalui skema Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Jika PPN sudah dipungut pada tahap pembelian tersebut, sistem perbankan yang terintegrasi tidak akan kembali memungut PPN untuk transaksi yang sama.
Karena itu, perusahaan perlu menyimpan bukti pembayaran dan riwayat transaksi dengan baik. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memastikan status pajak setiap transaksi.
Irwan menjelaskan, pencatatan yang jelas membantu sistem membedakan transaksi yang sudah membayar PPN dan transaksi yang belum dikenakan pajak.
"Sebab, jika sebuah transaksi digital telah dipungut pajaknya lewat skema Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) saat fase awal (checkout), pihak perbankan terintegrasi tidak akan melakukan pemotongan pajak untuk yang kedua kalinya," tegasnya.
Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan data transaksi dan bukti pemungutan PPN tersimpan secara lengkap. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan pencatatan maupun pembayaran pajak berganda.
Irwan menambahkan, BDO Indonesia siap membantu perusahaan memeriksa sistem akuntansi dan menyesuaikan administrasi perpajakan agar sesuai dengan penerapan aturan pajak digital tersebut.
BDO Indonesia menyediakan sejumlah layanan profesional, antara lain audit, perpajakan, konsultasi hukum, konsultasi bisnis, dan advisory.
Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/11/20/090501626/ppn-atas-layanan-digital-luar-negeri-ini-yang-perlu-diperhatikan-perusahaan?page=all#page2.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)