Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satgas Penanganan Covid-19 pada Sabtu (19 Juli) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Mobilitas Masyarakat, Pembatasan Kegiatan Peribadatan dan Tradisi selama Hari Raya Idul Adha di Masa Pandemi Covid-19.
Kebijakan ini akan efektif berlaku selama 18-25 Juli 2021.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan, yang menjadi pertimbangan dalam pembatasan kegiatan masyarakat itu adalah pengalaman libur panjang yang mengakibatkan peningkatan laju penularan dan klaster keluarga yang menjamur.
“Pada prinsipnya, perubahan kebijakan nasional yang dilakukan bukan untuk membingungkan masyarakat, namun semata-mata berusaha tetap adaptif dengan kondisi saat ini sehingga kondisi COVID-19 dapat terkendali,” kata Wiku, dikutip dari Covid19.go.id.
Surat Edaran No. 15/2021 mencakup aspek pembatasan mobilitas masyarakat, pembatasan kegiatan peribadatan dan tradisi selama Hari Raya Idul Adha, pembatasan kegiatan wisata, dan aktivitas masyarakat lainnya.
Baca Juga: Protokol isolasi mandiri buat pasien Covid-19, sudah terapkan dengan benar?
Kegiatan perjalanan
Secara perinci, terkait mobilitas, Surat Edaran No. 15/2021 menyebutkan, kegiatan bepergian keluar daerah untuk sementara dibatasi hanya untuk pekerja sektor esensial dan kritikal serta perorangan dengan keperluan mendesak.
Keperluan mendesak seperti pasien sakit keras, ibu hamil dengan jumlah pendamping maksimal satu orang, kepentingan bersalin dengan jumlah pendamping maksimal dua orang, dan pengantar jenazah non-COVID-19 dengan jumlah maksimal 5 orang.
Pelaku perjalanan yang dikecualikan ini wajib menunjukkan STRP atau Surat Tanda Registrasi Pekerja yang bisa diakses pekerja dari pimpinan di instansi pekerjaan dan untuk masyarakat dari pemerintah daerah setempat.
Untuk perjalanan antardaerah, ketentuan dokumen hasil negatif COVID-19 masih sama, yakni wajib PCR maksimal 2x24 jam untuk moda transportasi udara dan PCR/rapid antigen maksimal 2x24 jam untuk moda transportasi lainnya kecuali di wilayah Aglomerasi.
Selain itu, ketentuan dokumen tambahan khusus perjalanan dari dan untuk ke Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama pun masih berlaku, kecuali untuk kendaran logistik dan pelaku perjalanan dengan kategori mendesak.
“Dalam situasi yang belum cukup terkendali, perjalanan oleh anak atau orang dengan usia di bawah 18 tahun dibatasi terlebih dahulu atau diminta untuk tidak melakukan perjalanan lebih dahulu," ujar juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.
Baca Juga: Bisa lewat handphone, ini 3 cara mencetak sertifikat vaksin Covid-19
Kegiatan peribadatan atau keagamaan
Surat Edaran No. 15/2021 juga mengatur pembatasan kegiatan peribadatan dan tradisi selama Hari Raya Idul Adha.
Kegiatan peribadatan atau keagamaan di daerah yang menerapkan PPKM Darurat, PPKM Mikro diperketat, serta wilayah non-PPKM Darurat namun berzona merah juga oranye ditiadakan dan dikerjakan di kediaman masing-masing.
Sedangkan untuk daerah lainnya yang tidak termasuk dalam cakupan tersebut, maka dapat melakukan kegiatan ibadah berjamaah dengan syarat kapasitas maksimal di dalam rumah ibadah sebesar 30% dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
Selanjutnya, tradisi silaturahmi bisa dilakukan secara virtual untuk mengurangi penularan, baik dari kerabat jauh maupun dekat. Posko desa dan kelurahan yang telah terbentuk akan dioptimalisasi fungsinya untuk menegakkan imbauan ini di lapangan dengan sanksi yang berlaku.
Baca Juga: Wapres, MUI, dan sejumlah ormas Islam sepakat shalat Idul Adha di rumah saja
Kegiatan di tempat wisata
Kemudian, terkait pembatasan aktivitas di tempat wisata, dilakukan penutupan objek wisata di seluruh Pulau Jawa dan Bali serta wilayah yang menjalankan PPKM Mikro diperketat.
Sementara untuk daerah lainnya yang tidak termasuk dalam cakupan daerah tersebut bisa tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 25% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Satgas meminta kepada seluruh elemen pemangku kepentingan, baik tokoh berpengaruh, pemerintah desa dan kelurahan, pimpinan instansi pekerjaan, maupun media massa untuk bisa melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat.
Selain itu, produk hukum yang sudah ada perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai dasar penegakan hukum di lapangan yang konkret.
"Pastikan semua suportif dan menjalankan perannya masing-masing dengan profesional tanpa melupakan sikap humanis, sopan santun tetap harus diutamakan,” tegas Wiku.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun
Selanjutnya: Pemerintah menyiapkan tambahan RS darurat Covid-19 di 7 kawasan perkotaan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
