kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Satgas Covid-19: Pemerintah akan atur harga vaksin agar tidak terlalu mahal


Selasa, 15 Desember 2020 / 12:52 WIB
Satgas Covid-19: Pemerintah akan atur harga vaksin agar tidak terlalu mahal
ILUSTRASI. Vaksin corona. REUTERS/Russell Cheyne/Pool


Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi menyebut bahwa pemerintah akan mengatur harga vaksin Covid-19 agar tidak terlalu mahal. 

"Pemerintah juga akan meregulasi harganya, untuk harga vaksin itu, supaya tentunya masyarakat tidak merasa terlalu mahal atau dikendalikan pasar dan sebagainya," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020). 

Menurut dia, program vaksin mandiri atau berbayar ini juga menyasar perusahaan-perusahaan. Tujuannya, kembali membangkitkan perekonomian nasional yang lesu akibat pandemi. Baca juga: Pemerintah Dinilai Mampu Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Seluruh Masyarakat Harapan Nadia, ketika perusahaan tersebut memvaksin karyawannya, perusahaan dapat berjalan kembali dan memutar roda perekonomian. 

Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan vaksin yang diterima, baik melalui program vaksin subsidi maupun mandiri aman. Pemerintah memang berencana membuat dua skema program vaksinasi, yaitu vaksin subsidi yang diperuntukkan tenaga kesehatan serta masyarakat kurang mampu dan vaksin mandiri atau berbayar. 

Kendati demikian, muncul tanggapan dari berbagai pihak mengenai vaksin berbayar, salah satunya dari Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman. Menurut dia, dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, seharusnya tak ada dasar bagi pemerintah untuk mengomersialisasikan vaksin maupun terapi lainnya. 

Baca Juga: WHO selidiki kemunculan COVID-19 jenis baru di Inggris

"Lha kita mau mengendalikan wabah, tapi kok malah jualan. Itu secara etika rasanya tidak pantas sama sekali," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (12/12/2020). 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan vaksinasi untuk Covid-19 dilakukan pada 107 juta orang dengan rentang usia 18-59 tahun. Dari jumlah target penerima vaksinasi, hanya 30 persen di antaranya yang akan mendapatkan vaksin melalui program pemerintah atau subsidi. 

Program ini tidak dipungut biaya. Sisanya, sebanyak 70 persen, diproyeksikan dapat melakukan vaksinasi secara mandiri atau berbayar. 

Sementara itu, diberitakan bahwa beberapa rumah sakit swasta, seperti RSU Bunda Jakarta dan RS Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, sudah membuka pre-order untuk mendapatkan vaksin Covid-19 secara mandiri. Direktur RS UII Yogyakarta Widodo mengatakan, untuk harga vaksin berkisar antara Rp 450.000 sampai Rp 500.000 per dosis suntikan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Akan Atur Harga Vaksin agar Tak Terlalu Mahal"

Selanjutnya: Vaksin Jadi Tak Berarti

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×