Reporter: David Oliver Purba | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Dalam rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Kepala BKPM dan jajarannya kemarin (2/9), Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi penyerapan anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun Anggaran 2015 yang telah mencapai 46,78%.
“Penyerapan anggaran BKPM sampai dengan Agustus tahun ini cukup besar dibandingkan dengan kementerian/Lembaga lainnya. Kami berharap BKPM dapat mengoptimalkan dengan baik alokasi anggarannya tersebut untuk meningkatkan kinerja investasi di Indonesia”, ujar Ketua Komisi VI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir, Kamis(3/9).
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-662/MK.02/2014 tanggal 29 September 2014 serta Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-18/MK.2/2015 tanggal 9 Februari 2015, anggaran BKPM pada tahun anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp 635.92 miliar, di mana realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp 297,49 miliar atau mencapai 46,78%.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengungkapkan, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan anggaran tersebut dikarenakan adanya APBN-P pada awal tahun 2015 sehingga beberapa kegiatan baru bisa dimulai Maret 2015. Kendala lain yakni ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun masih dalam proses pembayaran kepada pihak ketiga yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prestasi kerja.
"Terutama kegiatan yang melalui proses lelang, serta beberapa kegiatan yang bersifat koordinatif memerlukan sinkronisasi waktu dengan mitra kerja,” jelas Franky.
BKPM telah menyiapkan upaya dan langkah-langkah untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2015 yakni meningkatkan koordinasi antara pengelola anggaran dengan unit kerja terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat dipercepat dari rencana semula, mempercepat pelaksanaan kegiatan dan administrasi pembayaran kepada pihak ketiga.
Di samping itu, meningkatkan koordinasi antara unit kerja BKPM dengan mitra kerja, Pemprov dan kabupaten/Kota serta Instansi terkait lainnya sehingga berbagai kegiatan dapat dilakukan tepat waktu dan sasaran, melakukan identifikasi atas kemungkinan munculnya hambatan yang akan terjadi saat pelaksanaan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
