Reporter: | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta evaluasi dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat. Hal itu untuk menjadi dasar kebijakan lanjutan dana otsus yang akan berakhir pada tahun 2021 mendatang.
Total sejak tahun 2002 hingga 2020 pemerintah telah mengeluarkan dana otsus sebesar Rp 94,24 triliun. "Saya ingin menekankan beberapa hal, yang pertama evaluasi menyeluruh tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (11/3).
Baca Juga: Dana otsus Papua dan Papua Barat yang disalurkan sejak 2002 mencapai Rp 94,24 triliun
Jokowi meminta untuk melihat secara menyeluruh penyaluran dana otsus. Termasuk dengan bagaimana dampak penyaluran dana otsus tersebut.
Paradigma baru dalam penyaluran otsus Papua pun harus didorong sehingga bisa lebih efisien. Termasuk dengan konsultasi untuk penggunaan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Konsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat," terang Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi meminta evaluasi menyeluruh dana otonomi khusus
Pembangunan Indonesia timur memang menjadi perhatian pemerintah. Jokowi bilang ketertinggalan tersebut harus menjadi perhatian bersama.
Sejumlah sektor harus didorong seperti infrastruktur yang mendorong investasi, pembangunan hub, kawasan ekonomi khusus, hingga pembukaan kawasan industri. Asal tahu saja ketertinggalan tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Sri Mulyani hibahkan sisa DAK Fisik Pariwisata ke daerah terdampak sentimen corona
Sebelumnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Papua dan Maluku mengalami kontraksi sebesar -7,4% Year on Year (YoY). Namun, melihat pertumbuhan ekonomi Maluku yangbmasih positif, lebih lanjut BPS menyampaikan pertumbuhan ekonomi Papua terkontraksi hingga -15,72% YoY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
