Said Iqbal: Dua Perusahaan Otomotif di Jatim Terancam PHK Besar-besaran

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gelombang kekhawatiran terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri manufaktur kembali mencuat. Kali ini, sektor komponen otomotif di wilayah Jawa Timur menjadi sorotan setelah muncul indikasi relokasi produksi ke luar negeri.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI) Said Iqbal mengungkapkan terdapat dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur yang berpotensi melakukan PHK terhadap ribuan pekerja.

Dua perusahaan di Pasuruan dan Mojokerto berpotensi lakukan PHK

Menurut Said Iqbal, dua perusahaan yang berlokasi di Pasuruan dan Mojokerto masih berada dalam tahap pembahasan awal terkait rencana pemindahan sebagian kegiatan produksi ke luar negeri. Namun, identitas perusahaan belum dapat diungkap ke publik.

“Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ada dua perusahaan raksasa komponen otomotif. Saya belum bisa sebut nama perusahaannya. Dari informasi awal yang saya peroleh saat ke Jawa Timur, ribuan karyawannya berpotensi terdampak PHK,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Minggu (21/6/2026).

Relokasi produksi ke Jepang dan fokus kendaraan listrik

Said menjelaskan, potensi PHK tersebut dipicu oleh perubahan strategi bisnis prinsipal perusahaan di Jepang yang berencana mengalihkan sebagian produksi ke negara lain yang dinilai lebih kompetitif, terutama untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik.

“Situasi perang yang tidak menentu membuat prinsipal di Jepang akan memindahkan sebagian produksinya ke negara yang lebih produktif dan melakukan diversifikasi produk. Mereka akan berfokus pada mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pengembangan industri kendaraan listrik di Vietnam menjadi salah satu faktor yang membuat arus investasi baru lebih banyak mengalir ke negara tersebut dibandingkan ke Indonesia.

KSPI dorong dialog untuk cegah PHK

Mengantisipasi potensi PHK, KSPI bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia/FSPMI) telah meminta serikat pekerja di perusahaan terkait untuk membuka dialog dengan manajemen.

Tujuannya adalah meyakinkan prinsipal agar tidak memindahkan produksi ke Vietnam dan tetap mempertahankan basis produksi di Indonesia.

“Nanti hasil dialog itu akan saya laporkan kepada Bapak Presiden, dengan tembusan kepada Menteri Sekretaris Negara dan pimpinan DPR RI, agar pemerintah dapat menyiapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan, terutama terkait pengembangan industri mobil listrik,” katanya.

Ia juga menegaskan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan kini lebih cepat dilakukan untuk memperkuat langkah mitigasi dini.

“Mudah-mudahan ini lebih banyak manfaatnya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, bersama KSPI sudah melakukan langkah-langkah mitigasi awal untuk menghindari terjadinya PHK,” ujarnya.

Tekanan geopolitik dan tren PHK nasional meningkat

Meski demikian, Said mengingatkan bahwa ancaman PHK masih membayangi berbagai sektor industri akibat ketidakpastian geopolitik global, termasuk konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang turut memengaruhi harga energi dan stabilitas dunia usaha.

Di sisi lain, data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah PHK di Indonesia masih cukup tinggi pada awal 2026.

Berdasarkan Satu Data Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 23.470 pekerja terkena PHK sepanjang Januari–Mei 2026 dan terdaftar dalam program JKP.

"Pada periode Januari s.d. Mei 2026 terdapat 23.470 orang tenaga kerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," dikutip dari Satu Data Ketenagakerjaan, Jumat (5/6/2026).

Provinsi dengan jumlah PHK tertinggi adalah Jawa Barat dengan 5.044 pekerja, disusul Banten sebanyak 2.596 pekerja, serta Jawa Timur sebanyak 2.332 pekerja.

Sementara itu, Kalimantan Timur mencatat 1.841 pekerja terdampak PHK, diikuti DKI Jakarta sebanyak 1.746 pekerja, Jawa Tengah sebanyak 1.515 pekerja, Sumatera Selatan sebanyak 920 pekerja, dan Sumatera Utara sebanyak 906 pekerja.

Secara total, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada bulan Januari mencapai 5.730 orang, kemudian naik pada Februari mencapai 7.443 orang dan turun pada bulan Maret mencapai 5.729 orang. Selanjutnya pada April kembali turun mencapai 3.739 orang dan pada Mei mengalami penurunan drastis mencapai 829 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News