PT Pakerin Berpotensi PHK 2.500 Pekerja, Said Iqbal Minta Pemerintah Turun Tangan

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin) disebut tengah mengalami kesulitan operasional hingga berpotensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 2.500 pekerjanya.

Hal itu ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasehat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. 

"Saya bertemu langsung dengan para pekerja PT Pakerin, melakukan tanya jawab, dialog dan ditemukan ada ancaman ada potensi 2.500 pekerja akan di PHK," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (21/6/2026). 

Baca Juga: Dilantik Presiden Prabowo, Said Iqbal Pegang Jabatan Kunci Buruh

Said mengatakan pabrik PT Pakerin saat ini mengalami kesulitan operasional karena modal yang dimiliki perusahaan ini tersimpan di Bank Prima di Jawa Timur. 

Sementara, bank ini tengah dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

"Uang Pakerin itu Rp 800 miliar sampai 1 triliun yang di bank dan otomatis sekarang berada pada pengawasan OJK dan tidak bisa digunakan. Akibatnya produksi tidak bisa jalan," jelas Said. 

Imbas masalah ini, menurut Iqbal saat ini parbik PT Pakerin tutup sebesar 80% dengan jumlah pekerja yang tersisa hanya 500 orang. 

Menurut Said, perusahaan sudah meminta keringanan kepada LPS untuk menurunkan modal sebesar Rp 250 miliar agar operasional tetap berjalan dan menyelamatkan para pekerja. 

Opsi lain, uang ini digunakan untuk memberikan pesangon kepada pekerja yang sudah dirumahkan. 

Baca Juga: 350 Buruh PT Xacti Kena PHK, KSPI Waspadai Gelombang PHK Meluas

Hanya saja, kedua opsi itu mendapatkan penolakan dari LPS. 

Untuk itu, Said meminta kepada pemerintah untuk ikut turut turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini.

Pihaknya juga akan melapor kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI agar bisa berdiskusi bersama dengan LPS agar hak-hak pekerja bisa terbayarkan jika ada PHK

"Atau pilihan yang pertama nanti ada suntikan modalnya ke PT Pakerin untuk operasional dan tidak ada PHK bagi pekerja," tutup Said. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News