Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mematangkan langkah lanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Proses legislasi tersebut diarahkan menuju tahap pengambilan keputusan akhir.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pihak pemerintah terkait kelanjutan regulasi tersebut. Tahapan ini ditujukan agar rancangan aturan dapat masuk ke pembicaraan tingkat II pada jadwal rapat paripurna terdekat.
"Hadirin yang kami hormati, kami minta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II," ujarnya dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: Aliran Modal Asing Masuk US$ 4,8 Miliar hingga November 2026, Ini Penopangnya
Persetujuan tersebut menjadi pijakan sebelum agenda pengesahan maupun pengambilan keputusan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Hal ini menandai peralihan dari tahapan pembahasan komisi menuju agenda pengambilan keputusan resmi di tingkat pimpinan dan anggota dewan.
"Yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat? Setuju (jawab peserta rapat)," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, terdapat 10 pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Pertama, Judul, Prinsip dan Asas Hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.
Ketiga, penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Keempat, pengaturan prosedur pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana yang di mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Baca Juga: Potensi Tambang Emas Ujung Kulon Belum Terukur, Konservasi Dinilai Lebih Prospektif
Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beretika baik dengan tetap, dengan beban pemuktian dan kesempatan yang berimbang.
Keenam, jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Ketujuh, tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan hingga pengembalian atau pelepasannya.
Kedelapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat pendegah hukum.
Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)