Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mengingatkan negara-negara Asia untuk mewaspadai semakin terbatasnya ruang fiskal di tengah tingginya utang publik dan meningkatnya biaya pembiayaan.
Kondisi ini menjadi perhatian bagi Indonesia dalam menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan mengatakan, utang publik di kawasan Asia masih berada di atas level sebelum pandemi. Sementara itu, ruang fiskal pemerintah semakin terbatas untuk merespons berbagai guncangan ekonomi.
“Utang publik masih berada di atas level sebelum pandemi dan ruang fiskal semakin terbatas,” ujar Krishna dalam konferensi pers peluncuran laporan Regional Economic Outlook for Asia and the Pacific, Kamis (15/10/2026).
Baca Juga: IMF Ingatkan Indonesia untuk Jaga Defisit APBN Maksimal 3%
Menurut Krishna, kondisi tersebut menuntut negara-negara di kawasan untuk menerapkan kebijakan fiskal yang berhati-hati.
Upaya tersebut perlu didukung kerangka fiskal jangka menengah yang kuat, terutama di tengah kenaikan imbal hasil obligasi global dan tekanan terhadap anggaran negara.
IMF mencatat, kondisi fiskal di kawasan Asia tidak seragam. Di negara-negara maju Asia, di luar Jepang, rasio utang diproyeksikan terus meningkat akibat konsolidasi fiskal yang tertunda.
Sementara itu, utang negara-negara berkembang Asia, di luar China, diperkirakan bertahan pada level tinggi.
Adapun negara-negara berpendapatan rendah dan negara kepulauan Pasifik memiliki rasio utang yang relatif lebih rendah.
Namun, bantalan fiskal mereka semakin menipis sehingga kemampuan untuk menghadapi guncangan baru turut terbatas.
"Negara-negara kepulauan Pasifik dan negara berpendapatan rendah memiliki rasio utang yang lebih rendah, tetapi penyangga fiskalnya semakin menipis," katanya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Setuju Menerima Bantuan Asing untuk Atasi Kebakaran Hutan
Krishna menambahkan, berbagai guncangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kenaikan tarif perdagangan dan lonjakan harga energi, telah meningkatkan tantangan bagi perekonomian kawasan.
Ketergantungan terhadap impor energi membuat sejumlah negara rentan terhadap tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Secara khusus, Krishna menilai fundamental makroekonomi Indonesia masih cukup baik. IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,1% pada 2026.
Meski demikian, dia menekankan pentingnya mempertahankan batas defisit APBN sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, batas tersebut menjadi jangkar penting bagi kebijakan fiskal Indonesia karena turut diperhatikan oleh pasar keuangan.
Baca Juga: Subsidi Energi Bisa Membengkak, Terbebani Kenaikan Harga Minyak dan Dolar AS
"Saya pikir batas defisit 3% merupakan jangkar yang sangat penting. Indonesia harus mempertahankannya karena pasar memang mencermati batas 3% tersebut," kata Krishna.
Dia juga menilai pemberian subsidi masih dapat dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi guncangan ekonomi.
Namun, penyalurannya perlu tepat sasaran dan tetap berada dalam kerangka fiskal yang tersedia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














