kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.940.000   20.000   0,68%
  • USD/IDR 16.888   -12,00   -0,07%
  • IDX 7.991   56,09   0,71%
  • KOMPAS100 1.128   11,36   1,02%
  • LQ45 818   2,79   0,34%
  • ISSI 282   4,00   1,44%
  • IDX30 426   -0,28   -0,07%
  • IDXHIDIV20 512   -3,01   -0,58%
  • IDX80 126   0,93   0,75%
  • IDXV30 139   0,00   0,00%
  • IDXQ30 139   -0,53   -0,38%

Rini: Kereta cepat serap 67 ribu tenaga kerja


Minggu, 31 Januari 2016 / 14:59 WIB
Rini: Kereta cepat serap 67 ribu tenaga kerja


Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Rini Soemarno, Menteri BUMN mengklaim bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung akan banyak menciptakan lapangan kerja baru. Berdasarkan perhitungannya, pembangunan proyek tersebut akan memberikan lapangan kerja baru bagi 67 ribu orang.

Jumlah penciptaan lapangan kerja tersebut kata Rini terbagi menjadi tiga. Pertama, saat pembangunan jalur yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi 39 ribu orang. "Itu selama tiga tahun pembangunan," kata Rini, Jumat (29/1).

Ke dua, untuk pembangunan stasiun. Menurut perhitungannya, pembangunan stasiun kereta cepat bisa menciptakan lapangan kerja bagi 20 ribu orang.

Sementara yang ke tiga, saat operasional. Di mana saat pengoperasian, kereta cepat nanti bisa memberi lapangan kerja bagi 28 ribu orang.

Meskipun diklaim akan menciptakan banyak lapangan kerja,  sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung. Mereka bahkan meminta kepada pemerintah untuk membatalkan proyek tersebut.

Dalam Rapat Paripurna Luar Biasa DPD yang khusus digelar untuk mempertanyakan pembangunan proyek tersebut, M. Syukur, anggota DPD dari Jambi misalnya mengatakan, ada permasalahan yang harus dijelaskan sampai tuntas oleh pemerintah sebelum melanjutkan proyek tersebut.

Salah satunya, mengenai biaya investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai US$ 5,5 miliar atau jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyek kereta cepat Teheran- Isfahan yang hanya mencapai US$ 2,7 miliar. "Padahal kontraktor sama, dan kabarnya panjangnya lebih panjang di Iran," katanya.

AM. Fatwa, anggota DPD dari Jakarta sementara itu mengatakan, pembangunan kereta cepat tidak sesuai dengan visi Indonesia. Kalau dilanjutkan, pembangunan kereta cepat justru akan memperlebar kesenjangan pembangunan. "Itu hanya akan membuat pembangunan terpusat di Jawa," katanya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×