Reporter: Arif Wicaksono | Editor: Amal Ihsan
AKARTA. Niat pemerintah Indonesia mengambilalih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) belum akan terealisir dalam waktu dekat. Sebab, rupanya belum ada titik temu antara pemerintah dan konsorsium perusahaan Jepang soal nilai buku pengambilalihan kepemilikan saham. Selisih perbedaan hitungan nilai buku antara pemerintah dengan Jepang sangat besar, yakni US$ 140 juta.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, nilai buku pemerintah didapat melalui audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Tetapi masih ada selisih dengan yang ditetapkan Jepang yaitu sebesar US$ 140 juta," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiam (Kemenko), Selasa (16/4).
Hidayat tak mau menyebut besaran nilai buku yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ia mengatakan, masih akan melakukan pertemuan dengan pihak Jepang untuk mencapai titik temu dalam penetapan nilai buku.
Menurut Hidayat, Indonesia menghitung nilai buku berdasarkan revaluasi atau proses penghitungan nilai aset perusahaan sebelum tahun 1998. Sedangkan versi Jepang menghitung nilai buku berdasarkan revaluasi setelah tahun 1998."Kita berpegang sebelum 1998 karena sebelum terjadi krisis ekonomi dan tidak disertai penyetoran atau memperbaharuan nilai aset," ujarnya.
Hidayat mengatakan, Tim Perundingan Inalun yang diketuainya sendiri sesuai petunjuk Menko Perekonomian akan menyusun strategi perundingan dan berangkat ke Jepang dalam beberapa bulan ini. "Targetnya tetap yakni pada 031 Oktober Inalum sudah diambil alih 100% oleh Indonesia," ujarnya.
Hidayat memastikan ketika sudah diambil alih sepenuhnya, maka tidak akan adalagi keterlibatan atau kontribusi dari pihak Jepang di Inalum. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih mendorong pihak Jepang untuk segera menyelesaikan proses ambil alih ini dan jangan sampai terjadi deadlock.
Terkait porsi keuntungan yang didapat pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, Hidayat mengatakan, sudah dibicarakan. "Urusan Pemda sudah diputuskan akan dibahas setelah proses ambil alih Inalum selesai," katanya.
Hidayat menambahkan, nantinya dana untuk Inalum yang telah disiapkan sebesar Rp 7 triliun dalam APBN 2013 dipastikan akan cukup. Ia menegaskan, sisa anggaran pengambilalihan Inalum akan diserahkan kembali ke kas negara.
Menurut Hidayat, setelah proses ambil alih Inalum selesai maka akan ada dua opsi dalam menentukan posisi Inalum. Pertama Inalum akan dibentuk menjadi sebuah BUMN dan Kedua Inalum akan diserahkan kepada perusahaan BUMN yang ada. "Untuk nama-nama BUMN-nya saya masih belum bisa sebutkan karena belum diputuskan dan akan dibahas kembali," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
