kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.526.000   -2.000   -0,13%
  • USD/IDR 16.240   -40,00   -0,25%
  • IDX 7.037   -29,18   -0,41%
  • KOMPAS100 1.050   -5,14   -0,49%
  • LQ45 825   -5,35   -0,64%
  • ISSI 214   -0,85   -0,40%
  • IDX30 423   -1,15   -0,27%
  • IDXHIDIV20 514   0,87   0,17%
  • IDX80 120   -0,69   -0,57%
  • IDXV30 125   1,36   1,09%
  • IDXQ30 142   0,26   0,18%

DPR tak setujui pembelian Inalum lewat PIP


Selasa, 16 Oktober 2012 / 16:01 WIB
DPR tak setujui pembelian Inalum lewat PIP
ILUSTRASI. Perbatasan beton terlihat saat seorang tentara Korea Selatan berjaga di desa gencatan senjata Panmunjom, Korea Selatan 19 Juli 2017.


Reporter: Herlina KD | Editor: Edy Can


JAKARTA. Komisi XI DPR menyetujui langkah pemerintah untuk mengambilalih saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). DPR telah sepakat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk mengambil alih saham Inalum itu pada 2013.

Kesepakatan ini tercapai dalam rapat kerja pemerintah dengan Komisi XI DPR, kemarin (15/10) malam. Dalam kesepakatan itu, DPR menyetujui pembelian 58,87% saham Inalum dari tangan Nippon Asahan Aluminium (NAA). Nilai saham Inalum milik NAA itu sekitar Rp 7 triliun.

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis mengatakan pembelian saham Inalum itu tidak melalui PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dia mengatakan, pembelian saham itu harus melalui badan lain yang ditentukan kemudian. "Sementara menunggu badan tersebut terbentuk, maka anggarannya akan ditampung sementara di BA 999," jelasnya, Senin (15/10).

Semula pemerintah ingin membeli saham Inalum melalui PIP. Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 triliun dalam anggaran 2012. Namun, DPR masih memblokir anggaran tersebut.

Nah, rapat kerja ini Komisi XI DPR sepakat untuk membuka tanda bintang anggaran pembelian Inalum sebesar Rp 2 triliun. Hanya saja, Emir bilang, untuk pencairannya tetap harus meminta persetujuan dari komisi XI DPR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×