/2026/04/14/1941935137.jpg "RI-AS Sepakati Kemitraan Pertahanan Utama, Modernisasi dan Latihan Militer Digenjot")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menyepakati peningkatan kerja sama pertahanan menjadi Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama atau Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).
Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Pentagon, Virginia, Senin (13/4/2026) waktu setempat.
Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menyatakan kedua negara sepakat meningkatkan hubungan pertahanan bilateral ke level lebih strategis.
“Kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan hubungan pertahanan bilateral Amerika Serikat–Indonesia menjadi Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama,” ujar Parnell dalam keterangan resmi yang diterima Kontan, dikutip pada Selasa (14/4/2026).
Baca Juga: Bertemu Investor Global di AS, Menkeu Purbaya Paparkan Kekuatan Ekonomi Indonesia
Parnell juga menambahkan, peningkatan kerja sama ini mencakup sejumlah agenda prioritas, termasuk penguatan kapasitas militer dan pelatihan. Ia mengatakan kedua negara membahas tujuan bersama, di antaranya peningkatan pelatihan pasukan khusus dan pendidikan militer profesional.
Dalam skema MDCP, terdapat tiga fokus utama yakni modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, peningkatan pelatihan serta pendidikan militer profesional, serta penguatan latihan dan kerja sama operasional. Pemerintah juga berkomitmen memperluas cakupan dan kompleksitas latihan bersama, termasuk Super Garuda Shield, guna memperkuat kapabilitas kolektif.
Hanya saja, pemerintah belum mengungkap detail implementasi, termasuk potensi alih teknologi maupun dampaknya terhadap anggaran pertahanan nasional. Minimnya rincian ini memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana kerja sama tersebut dapat mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Di sisi lain, peningkatan kemitraan militer dengan AS juga terjadi di tengah dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik yang kian memanas. Kondisi ini menuntut Indonesia menjaga keseimbangan hubungan luar negeri, sejalan dengan prinsip politik bebas aktif.
Baca Juga: Bertemu Macron di Paris, Prabowo Bakal Sampaikan Posisi RI di Kancah Dunia
Pemerintah menegaskan, kerja sama ini tetap berlandaskan prinsip saling menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional, sekaligus untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
