Revisi DNI perlu pembahasan sekali lagi

Reporter: Margareta Engge Kharismawati | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) belum juga keluar. Pemerintah mengaku pembahasan DNI ini perlu satu kali lagi dilakukan untuk bisa mencapai kata sepakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dunia usaha perlu bertemu satu kali lagi untuk membahas revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 36/2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan atau lebih dikenal dengan DNI.

"Diharapkan Desember besok bisa selesai," ujar Hatta dalam konferensi pers perkembangan pasca paket kebijakan Agustus di Jakarta, Jumat
(29/11).

Sekedar mengingatkan, pemerintah berencana membuka 15 sektor usaha untuk asing. Antara lain: operator bandara, operator pelabuhan, jasa kebandaraan, uji kelayakan jalan bagi kendaraan bermotor (KIR), terminal penumpang dan terminal barang, periklanan hingga distribusi film.

Selain itu, relaksasi juga diberikan dengan membolehkan asing menambah kepemilikan saham yakni di bidang farmasi, telekomunikasi serta multifinance.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News