/2026/06/19/79686396.jpg "Respons MSCI, Pemerintah Percepat Reformasi Transparansi dan Integritas Pasar Modal")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan terus mempercepat reformasi pasar modal menyusul hasil MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang menyoroti aspek arus informasi (information flow) di pasar Indonesia.
Meski terdapat penyesuaian penilaian pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-", Airlangga menekankan bahwa Indonesia tetap berada dalam kategori pasar negara berkembang (emerging market).
Menurutnya, catatan tersebut justru menjadi pengingat bagi pemerintah untuk mempercepat agenda reformasi yang telah berjalan.
Baca Juga: OJK: Pembentukan Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Tunggu SKB
"Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret," ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Minggu (21/6/2026).
Airlangga menjelaskan, sejumlah langkah perbaikan telah dilakukan, mulai dari penyesuaian ketentuan free float, peningkatan keterbukaan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO), hingga pendalaman pasar modal.
Pemerintah juga optimistis Indonesia tetap berada di jalur sebagai emerging market dan mampu menjaga kepercayaan investor global melalui berbagai pembenahan yang tengah dijalankan.
Dalam laporannya, MSCI menilai akses, ukuran, dan likuiditas pasar Indonesia masih memadai. Selain itu, tidak terdapat isu terkait pembatasan kepemilikan asing yang menjadi perhatian dalam peninjauan tahun ini.
Adapun ruang perbaikan yang disoroti lebih banyak berkaitan dengan kualitas keterbukaan struktur kepemilikan saham, integritas pembentukan harga, serta penyediaan informasi pasar yang lebih mudah diakses investor global, termasuk dalam bahasa Inggris.
"Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor," kata Airlangga.
Baca Juga: OJK Bakal Lakukan Reformasi Menyeluruh di Pasar Modal Indonesia, Ini 3 Langkahnya
Sebagai tindak lanjut, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan.
Di antaranya meningkatkan ketentuan free float minimum dari 7,5% menjadi 15%, memperkuat transparansi kepemilikan saham dan pemilik manfaat akhir, mempercepat proses demutualisasi BEI, hingga memperdalam pasar melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat penegakan aturan, meningkatkan tata kelola emiten, serta memperkuat koordinasi antarlembaga untuk menjaga integritas pasar modal.
Airlangga menegaskan bahwa reformasi pasar modal tersebut didukung oleh kondisi makroekonomi Indonesia yang tetap solid.
Stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga menjadi fondasi penting dalam mempertahankan kepercayaan investor.
Baca Juga: OJK Percepat Reformasi Pasar Modal Usai MSCI Bekukan Rebalancing Saham RI
Di sektor eksternal, pemerintah bersama Bank Indonesia juga terus menjaga stabilitas melalui berbagai kebijakan, termasuk penyesuaian suku bunga acuan menjadi 5,75% pada Juni 2026, pendalaman pasar valuta asing, pengelolaan pembiayaan yang prudent, serta penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Pemerintah pun mengimbau pelaku pasar agar tidak bereaksi berlebihan terhadap hasil review MSCI tersebut. Sebab, penyesuaian penilaian aksesibilitas pasar tidak mengubah status Indonesia sebagai pasar negara berkembang.
"Pemerintah terus berkoordinasi dengan MSCI dan komunitas investor global, serta memastikan agenda reformasi berjalan konsisten menjelang pengumuman klasifikasi pasar pada 23 Juni 2026," pungkas Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
