Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah mempercepat anggaran di bidang perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan belanja pemerintah agar roda perekonomian terhindar dari jurang resesi.
Program perlindungan sosial di tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp 203,9 triliun dari total anggaran PEN sekitar Rp 695,3 triliun.
Dalam program perlindungan sosial ini, pemerintah memberikan dukungan berbagai program seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako Jabodetabek, kartu prakerja, bansos tunai non-Jabodetabek, dan Bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.
Baca Juga: Cegah kebakaran hutan dan lahan, Triputra Agro Persada jalin kerjasama dengan YKAN
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan beberapa perkembangan dari pos perlindungan sosial hingga 14 Agustus 2020.
Pertama, realisasi program perlindungan sosial untuk program PKH telah disalurkan sebesar Rp 26,59 triliun atau sekitar 71% dari total anggaran Rp 37,4 triliun. Kucuran PKH juga telah disalurkan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kedua, program kartu sembako melalui Bansos Kartu Sembako (BPNT) telah disalurkan hingga Rp 26,34 triliun atau sekitar 60,4% dari total anggaran Rp 43,6 triliun. Program sembako ini juga telah disalurkan untuk 19,21 juta KPM.
Baca Juga: Hindari resesi, ini tiga strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
Ketiga, program paket sembako Jabodetabek telah terealisasi sebesar Rp 3,36 triliun atau sekitar 49,4% dari total pagu anggaran sebesar Rp 6,8 triliun. Program ini telah disalurkan untuk 1,89 juta KPM per 14 Agustus 2020.
Keempat, program kartu prakerja telah terealiasi sebesar Rp 2,41 triliun atau setara dengan 12,05% dari total anggaran Rp 20 triliun. Kartu Prakerja ini juga telah disalurkan hingga sekitar 680.922 peserta.
Kelima, program bansos tunai non-Jabodetabek telah disalurkan sebesar Rp 17,33 triliun atau sekitar 53,5% dari total anggaran Rp 32,4 triliun untuk 9,18 juta KPM.
Keenam, program Bantuan Langsung Tunai Dasa Desa telah terealisasikan sebesar Rp 9,42 triliun atau sekitar 29,6% dari total anggaran sebesar Rp 31,80 triliun. Program ini juga telah disalurkan untuk 7,55 juta KPM hingga 14 Agustus 2020.
Kendati demikian, Kemenkeu belum menyampaikan realisasi perlindungan sosial lainnya seperti diskon listrik dan bantuan logistik hingga 14 Agustus 2020.
Baca Juga: Keterbatasan data hambat efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi
Namun catatan berdasarkan data Kemenkeu per 6 Agustus 2020, realisasi diskon listrik mencapai Rp 3,1 triliun dari total anggaran Rp 6,9 triliun atau setara 44,9% dari total anggaran. Sementara itu, bantuan untuk logistik belum terealisasi sama sekali dari anggaran Rp 25 trilliun.
Sehingga, menurut perhitungan KONTAN, hingga 14 Agustus 2020, realisasi perlindungan sosial dari total pagu sebesar Rp 203,9 triliun adalah sekitar Rp 88,55 triliun atau sekitar 43,4% dari total pagu anggaran perlindungan sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
