Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai, rapat yang dilakukan pemerintah dan DPR untuk membahas revisi UU TNI di hotel mewah, memberi kesan yang tak peka.
Khairul menjelaskan, di tengah gembar-gembor efisiensi anggaran yang digaungkan presiden Prabowo Subianto, pembahasan RUU TNI malah dilakukan di hotel berbintang yakni di Fairmont, Jakarta pada 14—15 Maret 2025.
Baca Juga: Sejumlah Tokoh dan Masyarakat Sipil Keluarkan Petisi, Tolak Kembalinya Dwifungsi TNI
“Menggelar pembahasan di hotel mewah seperti Fairmont menimbulkan kesan yang kurang peka, terutama dalam konteks efisiensi anggaran dan transparansi legislasi,” ujarnya kepada KONTAN, Minggu (16/3).
Khairul mengungkapkan, revisi UU TNI ini merupakan inisiatif DPR yang menyangkut sejumlah perubahan dalam struktur dan peran TNI ini mendapat perhatian luas dari publik. Memang, lanjut dia, rapat di luar gedung DPR dimungkinkan, asalkan mendapat persetujuan dari pimpinan DPR.
“Rapat tertutup juga diperbolehkan sesuai ketentuan dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib,” ungkapnya.
Dia bilang, meski Menteri Pertahanan telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai dasar pembahasan, dan beberapa anggota DPR telah mengungkapkan sejumlah poin krusial, publikasi DIM berada dalam kewenangan DPR.
Baca Juga: Rapat RUU TNI Digelar di Hotel, Koalisi Masyarakat: Bertentangan dengan Efisiensi
Akibatnya, lanjut dia, keterbatasan informasi yang tersedia di ruang publik semakin memperkuat persepsi di kalangan masyarakat tentang adanya upaya menutupi atau mempercepat proses tanpa cukup diskusi terbuka.
“Dampaknya, fokus diskusi kemudian bergeser dari substansi revisi ke kritik terhadap transparansi dan efisiensi anggaran. Padahal, jika prosesnya lebih terbuka, publik justru bisa memahami lebih jelas arah perubahan yang diusulkan, bukan terjebak dalam kecurigaan yang bisa menghambat dukungan terhadap revisi ini,” tandasnya.
Selanjutnya: Menteri P2MI Sebut 4,3 Juta Pekerja Migran Indonesia Ilegal
Menarik Dibaca: Ciplaz Perkuat Dukungan UMKM dengan Foodcourt Tuang Riung dan Langit Rasa
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
