Putusan MK Tak Ganggu Penyaluran MBG, BGN Fokus Wilayah 3T dan Stunting

Jumat, 31 Juli 2026 / 16:20 WIB

ILUSTRASI. BGN siapkan digitalisasi tata kelola MBG (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan tidak mengubah prioritas penyaluran program.

BGN tetap memfokuskan perluasan penerima manfaat ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan hingga saat ini pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, BGN tengah menyinkronkan data dari Kementerian Kesehatan untuk menentukan daerah prioritas penerima manfaat berikutnya.

"Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan berjalan dengan baik. Kemudian 3T ini kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Ia mengatakan data tersebut sedang diselaraskan untuk memastikan penyaluran MBG lebih dahulu menyasar daerah dengan tingkat stunting yang tinggi.

"Ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas kita memang dari yang ngantri yang belum ada ini, kita fokuskan dulu daerah yang memang stuntingnya tinggi. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi," katanya.

Sudaryono menambahkan daerah prioritas tidak hanya berada di Papua, tetapi juga mencakup Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sejumlah wilayah lainnya. Bahkan, beberapa kabupaten di Pulau Jawa juga masuk dalam perhatian karena memiliki prevalensi stunting yang masih tinggi.

"Enggak hanya di Papua, tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028.

Menanggapi putusan tersebut, BGN menegaskan tetap menjalankan program sesuai kebijakan pemerintah, sementara prioritas penyaluran tetap diarahkan kepada daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News