kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.956.000   -17.000   -0,57%
  • USD/IDR 16.845   66,00   0,39%
  • IDX 8.104   -42,84   -0,53%
  • KOMPAS100 1.140   -5,81   -0,51%
  • LQ45 829   -3,44   -0,41%
  • ISSI 285   -2,28   -0,79%
  • IDX30 433   -0,67   -0,15%
  • IDXHIDIV20 521   1,04   0,20%
  • IDX80 127   -0,56   -0,44%
  • IDXV30 142   0,14   0,10%
  • IDXQ30 140   0,20   0,14%

Purbaya Sidak Perusahaan Baja di Tangerang, Diduga Gelapkan Pajak


Kamis, 05 Februari 2026 / 17:46 WIB
Purbaya Sidak Perusahaan Baja di Tangerang, Diduga Gelapkan Pajak
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa temukan potensi PPN Rp 500 miliar tidak dibayar dua perusahaan baja (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua perusahaan baja yang berlokasi di Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

Kedua perusahaan tersebut adalah PT PSM dan PT PSI, yang diduga tidak melakukan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) dengan potensi mencapai Rp 500 miliar.

"Praktik seperti ini, mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN, mereka bilang cash base. Saya rugi banyak di mana PPN jadi berkurang," ujar Purbaya kepada awak media, Kamis (5/2/2026).

Baca Juga: Target Meleset, Purbaya: Pertumbuhan 5,39% Kuartal IV-2025 Tertinggi Dalam Lima Tahun

Purbaya menjelaskan bahwa satu perusahaan tersebut dimiliki pihak asing, sementara satu lagi oleh pengusaha lokal. Adapun bisnisnya bergerak di bidang pengelolaan baja.

Sidak ini juga disebut sebagai sinyal keras bagi para pelaku usaha agar tidak mengulangi praktik serupa. Purbaya bahkan mengungkap adanya klaim dari pihak perusahaan bahwa pejabat Indonesia dapat disogok agar bisnis mereka berjalan mulus.

"Mereka klaim kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan, kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus," katanya.

Baca Juga: Purbaya Usul Pengelolaan SDA Dibatasi Hanya untuk BUMN dan Lembaga Negara

Meski demikian, ia menilai para pegawai di lapangan bersikap kooperatif dan berharap perbaikan praktik bisnis bisa dilakukan bersama ke depan.

Ia menambahkan, jika praktik serupa terjadi pada puluhan perusahaan, dampaknya terhadap penerimaan negara akan signifikan. Kerugian tersebut terutama berasal dari berkurangnya pendapatan yang seharusnya menjadi basis pemajakan.

Ke depan, Purbaya berharap ketika permintaan baja kembali meningkat, perusahaan membayar pajak sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan distorsi di pasar.

Selanjutnya: Pameran IIMS 2026 Jadi Sentimen Jangka Pendek bagi Saham Otomotif

Menarik Dibaca: 4 Manfaat Konsumsi Serat bagi Kesehatan Tubuh yang Luar Biasa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Intensive Sales Coaching: Lead Better, Sell More! Supply Chain Management on Practical Sales Forecasting (SCMPSF)

[X]
×