/2017/12/04/1702580226.jpg "PUPR anggarkan Rp 3,2 triliun untuk bantuan rumah tak layak huni")
Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menekan jumlah rumah tak layak huni di Indonesia. Salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Pada tahun 2018, pelaksanaan BSPS menggunakan skema Padat Karya Tunai (PKT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,2 triliun untuk 180 ribu unit rumah tak layak huni.
Penerima bantuan akan mendapatkan dana sebesar Rp 15 juta, yang terbagi Rp 12,5 juta untuk belanja bahan dan Rp 2,5 juta untuk upah pekerja.
Dana yang diterima umumnya digunakan untuk perbaikan dinding rumah yang semula bilik bambu menjadi batu bata dan perbaikan atap yang rapuh sehingga rawan untuk roboh.
“Tahun ini program BSPS menjadi bagian program padat karya tunai. Perbedaannya, jika tahun lalu dana yang disalurkan seluruhnya untuk pembelian bahan bangunan, sekarang ada alokasi upah pekerja yang berasal dari masyarakat setempat,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid pada keterangan tertulisnya, Selasa (10/4).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
