Pulau Jawa difokuskan program Perhutanan Sosial

Reporter: Agus Triyono | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Pemerintah akan menjadikan pulau Jawa sebagai fokus dalam Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial.

Darmin Nasution, Menko Perekonomian mengatakan, berdasarkan data numerik perhutanan sosial di Jawa yang tersebar di Banten, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, total luasan lahan yang bisa dijadikan objek program tersebut ada 1,1 juta hektare.

Agar lahan tersebut bisa segera dimanfaatkan untuk program tersebut, pemerintah saat ini tengah menyiapkan standar dan perangkat agar ke depan program tersebut tidak menimbulkan masalah. "Program perhutanan sosial layak di launching, tapi harus disiapkan standarnya," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan, Senin (5/6).

Selain penyiapan standar, Darmin mengatakan agar program tersebut bisa berjalan cepat pemerintah juga akan melaksanakan percepatan. Setidaknya ada lima langkah percepatan yang akan dilakukan pemerintah.

Pertama, menggencarkan program sosialisasi kepada pemerintah daerah, masyarakat dan menyiapkan tenaga penyuluh serta verifikasi lapangan. Kedua, mengidentifikasi wilayah dan segera memproses daerah yang dikehendaki masyarakat untuk dijadikan hutan sosial.

Ketiga, melakukan verifikasi di lapangan atas model bisnis kelompok masyarakat serta kelayakan usaha. Keempat, penetapan dan penyiapan lokasi kegiatan. Serta kelima, perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, penanaman dan distribusi.

Presiden Jokowi saat ini tengah melaksanakan Program Perhutanan Sosial. Dengan pelaksanaan program tersebut nantinya pemerintah akan menyerahkan pengelolaan 12, 7 juta hektare hutan adat kepada masyarakat adat.

Presiden Joko Widodo mengatakan, penyerahan tersebut dilakukan agar masyarakat adat bisa memanfaatkan kekayaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, penyerahan hak juga dilakukan agar kelestarian hutan bisa tetap terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Industri

Petani sawit dukung uji materi aturan bakar hutan

Industri

DPR minta moratorium izin pembukaan hutan disetop