kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.980.000   16.000   0,81%
  • USD/IDR 16.488   106,00   0,65%
  • IDX 7.830   -121,60   -1,53%
  • KOMPAS100 1.089   -17,02   -1,54%
  • LQ45 797   -14,45   -1,78%
  • ISSI 265   -3,29   -1,23%
  • IDX30 413   -7,90   -1,88%
  • IDXHIDIV20 481   -7,60   -1,56%
  • IDX80 120   -2,17   -1,77%
  • IDXV30 129   -2,94   -2,22%
  • IDXQ30 134   -2,35   -1,73%

Puan Maharani Sebut Negara Harus Hadir Tanpa Menunggu Rakyat Memviralkan


Selasa, 25 Maret 2025 / 13:25 WIB
Puan Maharani Sebut Negara Harus Hadir Tanpa Menunggu Rakyat Memviralkan
ILUSTRASI. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc. Ketua DPR RI, Puan Maharani menyinggung kerja perangkat pemerintah agar lebih proaktif dalam menyikapi keluhan maupun persoalan rakyat.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua DPR RI, Puan Maharani menyinggung kerja perangkat pemerintah agar lebih proaktif dalam menyikapi keluhan maupun persoalan rakyat.

Puan menjelaskan, kehidupan demokrasi saat ini telah menempatkan rakyat sebagai subjek kebijakan publik yang dibuat oleh negara. Untuk itu, kata dia, negara harus mawas diri dalam mengambil kebijakan.

“Negara dalam mengambil kebijakan publik harus mawas diri mendengarkan aspirasi rakyat, dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR ke-16 Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/3).

Puan mengungkapkan, bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara menunggu satu hari saja akan terasa sangat lama, namun bagi pemerintah dan DPR membahas persoalan rakyat bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk mendapatkan solusi.

Baca Juga: DPR Sahkan RUU TNI Menjadi UU, Puan Maharani: Hanya Fokus Pada 3 Subtansi Utama

Maka dari itu, lanjut Puan, pemerintah dan DPR harus punya komitmen untuk merespon cepat dan tepat setiap permasalahan rakyat mulai dari penciptaan lapangan kerja, masalah pendidikan, masalah rumah sakit, masalah petani dan nelayan dan sebagainya.

“Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Puan menambahkan, tindakan yang cepat bukan berarti mengabaikan tata kelola yang baik. Menurutnya, ini harus terukur dan taat dalam menerapkan prinsip berintegritas.

“Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik diperlukan transparansi, akuntabilitas dan sesuai dengan kewenangannya,” tandasnya.

Baca Juga: Soal MBG, Puan Maharani: Kasih Kesempatan Pemerintah Evaluasi dan Sempurnakan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Powered Scenario Analysis AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004

[X]
×