Reporter: Gentur Putro Jati | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Departemen Pekerjaan Umum (PU) meminta Departemen Perhubungan (Dephub) mengkaji ulang proyek Bus Rapid Transportation (BRT). Pengembangan BRT atau lebih populer disebut busway sulit dilakukan jika menggunakan jalan nasional.
Rencananya, PU akan membatasi jumlah jalan nasional yang menjadi lintasan busway. Sebab, hal ini akan mengganggu arus barang. Wakil Menteri PU Hermanto Dardak mencontohkan, rencana Dephub membangun jalur busway di Jl. Soekarno-Hatta, Bandung tidak tepat. "Itu akan mengganggu jalur truk pengangkut logistik," katanya.
Departemen PU juga menentang rencana Dephub membangun jalur busway di kota yang memiliki penduduk minimal 500.000 jiwa. Tujuan proyek ini adalah menekan ongkos transportasi masyarakat dari sekitar 30% menjadi 15% per bulan. Tapi, Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Ditjen Perhubungan Darat Dephub Elly Sinaga meyakini, proyek BRT jauh lebih murah ketimbang membangun moda transportasi lain. "Kalau dihitung, biaya membangun jalur kereta setiap kilometer mencapai Rp 1 triliun. Jumlah itu bisa untuk membangun 100 km jalur BRT," ujarnya.
Karena itu, Dephub menargetkan bakal menggarap program BRT di beberapa kota mulai 2010. Saat ini, Dephub sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah yang mendorong setiap kota besar memiliki busway. Elly mencontohkan, Pemprov Jawa Timur bisa membangun jalur busway di Surabaya dengan dana sendiri. Karena itu, Dephub minta dukungan Pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
