Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Proyek kereta ringan (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi terganjal pendanaan. Menurut Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono, kebutuhan pendanaan untuk membangun prasarana LRT Jabodetabek terlalu besar, hingga mencapai Rp 22, 5 triliun. Oleh karena itulah perlu pendanaan lain selain dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Ringan Terintegrasi di Jabodetabek, pendanaan proyek tersebut melalui APBN. Hanya saja kata Prasetyo, APBN tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. "Realitanya Perpres ini masih dengan APBN, tapi APBN nya terlalu besar, ini kemungkinan selain APBN. Ini yang perlu diputuskan dalam rapat terbatas," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (6/2).
Presiden Joko Widodo memang mengumpulkan menterinya, seperti Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Mereka diminta untuk menjelaskan perkembangan proyek LRT, baik di Jabodetabek maupun Palembang. Jokowi ingin memastikan agar proyek tersebut bisa selesai 2018 atau 2019.
Namun menurut Rini Soemarno, sampai rapat berakhir pemerintah belum juga mengambil putusan penyelesaian. "Masih dibicarakan, Presiden minta itu diselesaikan dalam waktu satu minggu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
