Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Berbagai strategi kebijakan terus dilakukan pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Salah satunya, pemerintah melakukan pemetaan wilayah yang akan jadi fokus pembangunan infrastruktur.
Hermanto Dardak, Pelaksana Tugas Dirjen Pengembangan Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) bilang, pembagian wilayah dilakukan karena adanya keterbatasan pemerintah dalam membangun sarana infrastruktur.
Untuk itu, pemerintah membagi lokasi pembangunan infrastruktur menjadi tiga wilayah. Pertama, wilayah Bali, Jawa dan Sumatera. Pelaksanaan proyek infrastruktur di kawasan itu sebagian besar akan diserahkan kepada pihak swasta. "Tapi, ada juga pembangunan infrastruktur di Sumatera yang ditugaskan ke BUMN, seperti pembangunan Tol Trans Sumatera," kata Hermanto, Selasa (31/3).
Kedua, wilayah yang sedang membangun: Kalimantan dan Sulawesi. Pembangunan infrastruktur di wilayah ini akan dilakukan dengan skema kerjasama antara pemerintah dengan swasta (KPS).
Hermanto menambahkan, proyek yang akan dibangun di Kalimantan dan Sulawesi ialah tol Manado-Bitung dan Balikpapan-Samarinda. "Pemerintah akan memberi dukungan dengan membangun fisik infrastruktur di sejumlah ruas tol itu," imbuh dia.
Ketiga, wilayah Papua dan sekitarnya. Sebagian besar pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut akan mendapatkan dukungan anggaran penuh dari pemerintah.
Dedy S. Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bilang, kebutuhan anggaran infrastruktur sesuai proyeksi Bappenas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mencapai Rp 5.519 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah hanya sanggup memenuhi Rp 1.400 triliun atau 29% dari kebutuhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
