Reporter: Gloria Fransisca | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui, ada kenaikan dana bantuan sosial (Bansos) senilai lebih dari Rp 3 triliun tahun ini karena ada tambahan program. Antara lain: "Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana pembangunan kampung deret, dana sertifikasi guru, sehingga melonjak sampai Rp 3 triliun dari tahun lalu," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti, Kamis (27/3).
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) 2014 sebesar Rp 72 triliun, jumlah dana Bansos dan hibah di DKI Jakarta mencapai Rp 5 triliun. Angka ini menanjak jika dibandingkan dengan APBD 2013 yakni Rp 3,7 triliun.
Menurut Endang, kenaikan terjadi karena adanya dana untuk program titipan, seperti dana sertifikasi guru dan BOS. Sebenarnya tanpa dana-dana itu jumlah dana Bansos tahun ini tidak mencapai Rp 5 triliun. "Memang ada kenaikan tetapi saya tidak yakin sebesar itu. Nanti saya cek dulu," ujarnya, tanpa memerinci siapa yang menitipkan.
Seperti diketahui, banyak kalangan yang menghawatirkan adanya penyelewengan dana Bansos di tahun pemilu saat ini. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah meminta agar dana Bansos dibekukan untuk sementara. "KPK bisa memeriksa. Dana hibah dan dana Bansos itu sepenuhnya tanggung jawab si penerima. Terlepas dari kami," ujar Endang. Untuk saat ini, Endang mengaku, hingga saat ini belum ada instruksi Gubernur untuk membekukan dana Bansos tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
