Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi mendukung kebijakan stimulus pemerintah yang membuka lapangan kerja baru dan menekan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Namun begitu, dirinya menilai program-program unggulan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Replanting di Perkebunan Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, Revitalisasi Tambak Pantura, dan Modernisasi Kapal Nelayan, lebih mengarah pada warga di pedesaan dan pesisir pantai.
"Lantas bagaimana dengan korban PHK di perkotaan?," katanya di Istana Merdeka, Selasa (16/9/2025).
Diana menegaskan bahwa program pemerintah belum cukup mengatasi masalah PHK. Faktanya, gelombang PHK banyak mendera sektor manufaktur, perhotelan, dan lainnya.
Menurutnya, tidak mudah bagi pemerintah untuk mengalihkan korban PHK masuk ke sektor lain seperti yang ada di program pemerintah.
Apalagi, Diana menilai dunia kerja ini terkait dengan kompetensi yang harus dipelajari, baik melalui pelatihan, pendidikan informal, atau pengalaman.
"Seorang pekerja bidang manufaktur tentu akan kesulitan ketika diarahkan untuk menjadi nelayan, sekalipun diperlengkapi dengan peralatan modern," ujarnya.
Baca Juga: Stimulus Ekonomi Bisa Menjadi Solusi Masalah PHK, Asalkan Digarap dengan Cepat
Diana juga mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, dimana jumlah pengangguran di DKI Jakarta mencapai 338.390 orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,18%. Jumlah ini menunjukkan peningkatan 0,15% poin dibandingkan Februari 2024, yang sebelumnya tercatat 6,03%.
Menurut Diana, pengentasan PHK di perkotaan dan pedesaan memiliki formula yang berbeda.
Di perkotaan, bisa dengan memberikan keringanan pembayaran bunga bank kepada korporasi, sehingga memungkinkan perputaran modal kerja yang lebih lama. Di sisi lain, juga menurunkan tingkat suku bunga bank.
"Selain itu, memberi kemudahan bagi kredit bagi pelaku usaha, baik UMKM maupun skala besar," ungkapnya.
Tak hanya itu, menurtnya hal ini bisa mendorong perluasan kesempatan kerja atau pengembangan kewirausahaan terpadu melalui wirausaha baru.
"Juga pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi, guna meningkatkan keahlian yang dibarengi dengan sertifikasi. Lainnya, pelatihan peningkatan produktivitas, sehingga produk-produk yang dihasilkan bisa lebih baik dan menjangkau pasar lebih luas lagi," jelasnya.
Baca Juga: Provinsi Mana yang Catat PHK Terbesar Agustus 2025? Cek Juga Penyebabnya
Dan dia menegaskan dalam mencapai itu, perlu peran swasta sehingga ada kesinambungan dalam penanganan PHK.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyiapkan program untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dalam kebijakan paket stimulus baru.
Beberapa program itu seperti Program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan membentuk 80 ribu unit usaha baru dengan estimasi penyerapan 681 ribu tenaga kerja dan target hingga 1 juta orang pada Desember 2025.
Selanjutnya, Kampung Nelayan Merah Putih juga menjadi program Pemerintah yang akan dikembangkan di 100 desa dengan potensi serapan 8.645 tenaga kerja, serta proyeksi jangka panjang mencapai 4.000 titik yang dapat menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja.
Baca Juga: Indef: PHK dan Inflasi Harga Pangan Bikin Optimisme Konsumen Semakin Menurun
Di sektor perikanan, revitalisasi tambak di kawasan Pantura dengan luas 20 ribu hektare diperkirakan mampu menyerap 168 ribu tenaga kerja. Program tersebut juga akan ditopang dengan program modernisasi kapal yang mencakup pembangunan 1.000 kapal nelayan baru dengan estimasi penciptaan 200 ribu lapangan kerja, serta pengadaan kapal berkapasitas 30 GT hingga 2.000 GT yang diperuntukkan bagi koperasi maupun pelaku usaha BUMN.
Di sektor perkebunan, program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870 ribu hektare lahan ditargetkan membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja baru dengan komoditas prioritas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.
Menurutnya, berbagai inisiatif tersebut akan diperkuat dengan paket penyerapan likuiditas yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Baca Juga: Indef Ungkap Penyebab Demo Akhir Agustus 2025: Kesenjangan, Pajak, hingga PHK
Selanjutnya: Skema CoB BPJS Kesehatan Resmi Berjalan, Peserta Kini Bisa Upgrade Layanan
Menarik Dibaca: Lewat Mandarin Job Fair, Jobstreet Beri Akses ke Pencari Kerja Mahir Bahasa Mandarin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
