Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menyoroti program makan siang gratis yang kini menjadi program makan bergizi, di mana bila ini benar diperuntukkan bagi seluruh balita dan siswa maka akan jauh dari standar gizi.
Fathan menjelaskan, program ini jelas untuk memberikan makan bergizi gratis kepada balita dan siswa agar gizi terpenuhi dan terhindar dari stunting sehingga meningkatkan kecerdasan.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menunjuk Kementerian/lembaga pelaksana program hingga memverifikasi dan validasi data penerima manfaat program ini dengan prioritas mulai dari daerah, jenis gizi dan lain-lain.
Baca Juga: Anggaran Tembus Rp 71 Triliun, Ini yang Perlu Diperhatikan Program Makan Siang
“Dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp 71 triliun, saya kira itu sangat kecil kalau coverage-nya adalah anak-anak dari balita, pendidikan PAUD sampai SMA dengan kisaran jumlah 70 juta anak,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (23/7).
Fathan tak menampik, bila anggaran yang disiapkan terebut untuk menyasar kepada suluruh balita dan siswa tanpa terkecuali, maka makanan yang akan diterima akan jauh dari nilai standar gizi.
Namun, bila tetap dipaksakan berjalan untuk seluruh segmen itu maka akan membebani fiskal dan menyebabkan defisit anggaran.
“Jalan tengahnya adalah memilih dan memilah balita dan siswa yang paling membutuhkan gizi, karena saya yakin tidak semua siswa dan balita di Indonesia kekurangan gizi,” terangnya.
Baca Juga: Prabowo Pastikan Banyak Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis
Lebih lanjut, Fathan menambahkan, untuk melihat daerah mana saja untuk target program ini bisa diserahkan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Kementerian Kesehatan.
“Saya yakin mereka memiliki data skala prioritas daerah mana saja dan menu apa saja yang dibutuhkan, karena tiap daerah pasti beda persoalannya, semisal daerah pegunungan tentunya beda kebutuhannya dengan daerah pesisir,” pungkasnya.
Sebelumnya, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan menu makan bergizi gratis tidak akan sama di semua daerah. Namun, kata dia, makanan yang diterima tetap akan memenuhi standar kecukupan gizi.
Baca Juga: Kabinet Pemerintahan Transisi Menghadapi Tantangan Fiskal dan Beban Utang
"Itu kan tergantung ketersediaan pangan di sana apa dan dengan pangan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik per bulannya seperti apa. Jadi kira-kira itu jalan dan proses yang sedang kita kerjakan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
