Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Program pembangunan 3 juta rumah yang diusung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menuai kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (19/5), sejumlah anggota dewan menyoroti lemahnya perencanaan dan ketidakjelasan pembiayaan dalam program tersebut.
Baca Juga: Maruarar Sirait Pede Bisa Kebut 3 Juta Rumah hingga Desember 2025
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo menyebut, target 3 juta rumah hanya sebatas retorika.
"Kalau kita mengambil bahasa Pak Presiden, rencana 3 juta ini kok jadi omon-omon," ujarnya di Kompleks Parlemen.
Senada, Anggota DPR Fraksi PDIP Haryanto menilai target 3 juta rumah belum didukung peta jalan yang matang dan rinci.
Ia menyoroti tidak jelasnya skema pembiayaan, baik dari anggaran pemerintah maupun peran investor.
“Angka ini sifatnya baru berupa klaim. Belum jelas yang dibiayai pemerintah berapa, tanggung jawab investor berapa, dan bagaimana mitigasi bila target tidak tercapai,” kata Haryanto.
Baca Juga: Sejumlah Perusahaan Swasta Dukung Program 3 Juta Rumah, Ini Daftarnya!
Ia mencontohkan, bila program ini menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 20 juta per unit, maka dibutuhkan tambahan dana hingga Rp 60 triliun.
Haryanto pun mendorong agar pemerintah melakukan revisi terhadap target dan memperkuat aspek perencanaan.
"Seyogyanya kita tidak perlu target besar jika realisasinya tidak mampu dicapai,” ujarnya.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan tetap optimistis program 3 juta rumah dapat terealisasi. Ia bahkan siap mundur dari jabatan bila target tidak tercapai.
"Kami yakin bisa mencapainya dengan kerja keras. Kalau tidak tercapai, kami siap di-reshuffle kapan pun. Kami ini pembantu Presiden," tegas Menteri yang akrab disapa Ara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
