Reporter: Fahriyadi | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Kebijakan pemerintah membuka impor singkong menuai kritikan banyak pihak yang memandang tindakan ini tidak berpihak pada petani lokal, terlebih produksi pangan tersebut melimpah. Pemerintah mengelak tudingan itu. Dalihnya, fenomena impor ubi kayu yang terjadi belakangan ini bukan karena produksi yang minim.
Menurut Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, impor masih berlangsung karena industri makanan dan minuman dalam negeri yang berbasis singkong terus tumbuh. "Masyarakat perlu paham bahwa masalah impor singkong ini ada pada pengolahan singkong mentah menjadi tepung singkong yang minim," kilahnya, Rabu (12/12).
Atas dasar itu, pemerintah berharap semua pihak, terutama petani, tidak terburu melemparkan protes soal impor singkong. Bayu menjelaskan, di satu sisi, daya produksi industri makanan minuman meningkat. Hanya saja, produksi tepung singkong di dalam negeri tidak mencukupi sehingga jalan pintasnya mendatangkan dari luar.
Bayu menyebutkan, pertumbuhan industri makanan, minuman dan tembakau pada triwulan I-2012 saja mencapai 8,19%. Pertumbuhan itu diperkirakan bakal terus merangkak karena konsumsi makanan dan minuman di pasar domestik merupakan yang tertinggi di wilayah ASEAN.
Wajar saja, dalam catatan Kemdag, impor singkong sampai September 2012 mencapai 594.000 ton. Dari jumlah itu, 98,6% adalah tepung singkong. Adapun negara yang paling banyak mengirim singkong adalah Vietnam dan Thailand.
Bayu menegaskan, selama tepung singkong yang menjadi kebutuhan industri belum bisa dipasok oleh petani maupun pengusaha dalam negeri, impor bakal terus terjadi. Apalagi, kebutuhan industri besar pengolahan singkong saat ini sangat mendesak.
Hanya saja, pemerintah sendiri belum memiliki konsep yang matang bagaimana memberdayakan potensi singkong lokal agar bisa diolah menjadi tepung singkong. Sepanjang tahun 2011, produksi singkong lokal mencapai 19, 92 juta ton, sedangkan kebutuhan cuma 12,14 juta ton per tahun.
Sebelumnya, Winarno Tohir, Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) mengritik kebijakan impor singkong ini. Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat tata niaga singkong yang buruk. Dalam kondisi ini, yang dirugikan adalah petani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
