kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.920.000   30.000   1,04%
  • USD/IDR 16.900   45,00   0,27%
  • IDX 7.935   -168,62   -2,08%
  • KOMPAS100 1.117   -23,38   -2,05%
  • LQ45 816   -13,78   -1,66%
  • ISSI 278   -6,99   -2,45%
  • IDX30 426   -6,36   -1,47%
  • IDXHIDIV20 515   -6,10   -1,17%
  • IDX80 125   -2,26   -1,78%
  • IDXV30 139   -2,98   -2,10%
  • IDXQ30 139   -1,10   -0,79%

Presiden: Jangan ada kriminalisasi


Minggu, 25 Januari 2015 / 21:26 WIB
Presiden: Jangan ada kriminalisasi
ILUSTRASI. Terong adalah salah satu jenis sayuran murah yang dapat turunkan kolesterol jahat


Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Kisruh yang terjadi antar dua institusi penegak hukum yakni Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai keprihatinan Presiden Joko Widodo.

Malam ini (25/1), Jokowi menggelar konferensi pers khusus menanggapi hal tersebut setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh penting.

Dalam keterangan pers-nya di Kompas TV, Presiden Jokowi menegaskan, dirinya dan sejumlah tokoh sepakat bahwa institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan Agung.

"Jangan sampai ada kriminalisasi," tegas Jokowi.

Dia menambahkan, jika ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap anggota kedua institusi, dia berharap hal itu dilakukan secara terang-terangan dan transparan.

"Hal ini tujukan agar proses hukum berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari pihak siapa pun. Tapi saya akan tetap mengawal proses hukum yang berlaku," imbuhnya.

Jokowi pun berharap, KPK dan Polri harus bahu membahu dalam menegakkan hukum. Terakhir, presiden berpesan agar semua pihak membiarkan KPK dan Polri bekerja dan semuanya tidak boleh berada di atas hukum. Kedua institusi pun harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×