kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Prefunding untuk tahun anggaran 2022 tergantung kondisi ekonomi kuartal IV 2021


Senin, 08 November 2021 / 15:46 WIB
Prefunding untuk tahun anggaran 2022 tergantung kondisi ekonomi kuartal IV 2021
ILUSTRASI. Pemerintah berpeluang melakukan prefunding untuk tahun anggaran 2022 pada kuartal IV 2021.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembiayaan anggaran sudah mencukupi, pemerintah membatalkan penerbitan tiga surat utang negara (SUN) dan tiga surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk pada sisa tahun ini. Pembatalan ini membuka peluang pemerintah melakukan prefunding untuk pembiayaan anggaran tahun depan.

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan, pelaksanaan prefunding untuk tahun anggaran 2022 bisa dilakukan pemerintah jika pemulihan ekonomi di kuartal IV 2021 makin membaik. “Soal prefunding akan bergantung pada kondisi pemulihan ekonomi di kuartal IV 2021 dan ke depan akan bagaimana,” kata Faisal kepada Kontan.co.id, Senin (8/11).

Faisal melihat, saat ini pemulihan ekonomi di Indonesia sedang terakselerasi seiring kasus Covid-19 yang mulai turun, sehingga  berdampak baik kepada penerimaan negara. 

Baca Juga: Utang pemerintah Indonesia di era Jokowi naik lagi, per September 2021 Rp 6.711 T

Namun, Faisal mengingatkan, ketidakpastian pemulihan ekonomi masih menghampiri. Sebab, pandemi masih terus berlangsung  normalisasi kebijakan The Fed, serta adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Ia melihat, jika kondisi ekonomi di kuartal IV 2021 makin membaik, peluang prefunding akan dilakukan pemerintah. Prefunding merupakan strategi pembiayaan APBN dengan penerbitan SBN dalam jumlah besar sebelum tahun anggaran dimulai.

Sebagai informasi, pemerintah  telah membatalkan menarik utang dari penerbitan tiga surat utang negara (SUN) dan tiga surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk pada sisa tahun ini.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengungkapkan, pembatalan ini seiring dengan sudah terpenuhinya target pembiayaan APBN tahun 2021 yang bersumber dari lelang primer.

Selanjutnya: Tapering diproyeksi tidak memberi dampak signifikan ke pasar SBN

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×