Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor maritim dengan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188.
Kebijakan tersebut diumumkan langsung dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Prabowo menyampaikan bahwa ratifikasi konvensi ini bertujuan untuk memastikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan di Indonesia yang selama ini dinilai masih belum optimal.
“Saya juga baru saja tanda tangan peraturan presiden nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” ujar Prabowo.
Baca Juga: Teken Perpres Ojol, Skema Bagi Hasil untuk Aplikator Turun Jadi 8%
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program besar pembangunan kampung nelayan sebagai bagian dari transformasi sektor perikanan nasional.
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 1.386 kampung nelayan di berbagai wilayah Indonesia.
“Dan kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Ini pertama kali dalam sejarah NKRI, nelayan benar-benar diurus secara menyeluruh,” tegasnya.
Program tersebut tidak berhenti pada tahap awal. Pemerintah akan melanjutkan pembangunan secara bertahap, dengan target tambahan 1.500 kampung nelayan pada tahun berikutnya dan 1.500 kampung lagi di tahun selanjutnya.
“Kalau kita jalankan konsisten, totalnya bisa menjangkau jutaan masyarakat pesisir. Kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya. Dengan keluarga mereka, ini berarti lebih dari 20 juta rakyat Indonesia akan merasakan dampaknya,” lanjutnya.
Baca Juga: Satgas PHK Resmi Dibentuk, Prabowo: Jangan Khawatir, Kita Bela Kepentingan Rakyat
Menurut Prabowo, pembangunan kampung nelayan tidak hanya berfokus pada penyediaan hunian, tetapi juga mencakup penguatan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi. Fasilitas seperti tempat penyimpanan ikan, pabrik es, hingga bantuan kapal untuk melaut akan menjadi bagian integral dari program ini.
“Selama ini mereka melaut tanpa fasilitas memadai, bahkan tanpa es untuk menjaga hasil tangkapan. Kita akan bangun pabrik es di kampung nelayan, kita bantu kapal-kapal mereka. Ini perubahan besar,” katanya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja sektor informal yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
“Saudara-saudara, negara harus hadir. Kita tidak boleh biarkan nelayan kita berjuang sendiri tanpa dukungan. Ini tugas kita, dan ini yang akan terus kita lakukan,” pungkas Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













