kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Prabowo pertanyakan konflik kepentingan bawahan Jokowi soal impor pangan


Kamis, 17 Januari 2019 / 22:38 WIB
Prabowo pertanyakan konflik kepentingan bawahan Jokowi soal impor pangan


Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pasangan calon nomor urut 2 pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kembali mempertanyakan putusan impor pangan yang diteken pada masa kepemimpinan Jokowi. Menurut mereka, terdapat inkonsistensi kepempimpinan antar Menteri teknis dan lembaga pangan dalam angka produksi dan perizinan impor.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam sesi debat saling melontarkan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dalam tema pencegahan korupsi berbasis konflik kepentingan. Menurut Prabowo, sangat mencurigakan perizinan impor beras dan gula bisa terbit padahal terdapat indikasi stok dalam negeri tercukupi.

"Diantara menteri bapak ada yg berseberangan, Ada menteri yang mengatakan produksi cukup tapi ada menteri yang impor beras," tanya Prabowo di Hotel Bidakara, Kamis (17/1). Ia juga menyebut Direktur Utama Bulog Budi Waseso sebagai bagian yang menyebut stok beras aman. 

Maka Prabowo mempertanyakan apakah diantara pejabat tersebut benar tidak ada konflik kepentingan. Dalam hal ini pasangan calon nomor urut  1 Jokowi menjawab bila Prabowo benar memiliki bukti adanya konflik kepentingan, maka silahkan dibawa ke ranah hukum.

Tak hanya itu, ia mengimplikasikan berat bahwa pihaknya tidak memiliki beban masa lalu sehingga tidak memiliki kepentingan politik. "Saya ini tidak memiliki beban masalah lalu sehingga lebih enak dalam bekerja dan memberi perintah," katanya.

Tak hanya itu, kebijakan impor sejatinya dilaksanakan setelah debat panjang antar menteri bersama Jokowi. Hal ini menurutnya tidak jadi masalah, justru menjadi mekanisme pengawasan terbaik. 
"Kalau menteri sama semuanya maka malah tidak ada mekanisme saling cek. Kalau sudah rampung debatnya maka baru saya putuskan impor atau tidak," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×