kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Prabowo pertanyakan konflik kepentingan bawahan Jokowi soal impor pangan


Kamis, 17 Januari 2019 / 22:38 WIB
Prabowo pertanyakan konflik kepentingan bawahan Jokowi soal impor pangan


Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pasangan calon nomor urut 2 pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kembali mempertanyakan putusan impor pangan yang diteken pada masa kepemimpinan Jokowi. Menurut mereka, terdapat inkonsistensi kepempimpinan antar Menteri teknis dan lembaga pangan dalam angka produksi dan perizinan impor.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam sesi debat saling melontarkan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dalam tema pencegahan korupsi berbasis konflik kepentingan. Menurut Prabowo, sangat mencurigakan perizinan impor beras dan gula bisa terbit padahal terdapat indikasi stok dalam negeri tercukupi.

"Diantara menteri bapak ada yg berseberangan, Ada menteri yang mengatakan produksi cukup tapi ada menteri yang impor beras," tanya Prabowo di Hotel Bidakara, Kamis (17/1). Ia juga menyebut Direktur Utama Bulog Budi Waseso sebagai bagian yang menyebut stok beras aman. 

Maka Prabowo mempertanyakan apakah diantara pejabat tersebut benar tidak ada konflik kepentingan. Dalam hal ini pasangan calon nomor urut  1 Jokowi menjawab bila Prabowo benar memiliki bukti adanya konflik kepentingan, maka silahkan dibawa ke ranah hukum.

Tak hanya itu, ia mengimplikasikan berat bahwa pihaknya tidak memiliki beban masa lalu sehingga tidak memiliki kepentingan politik. "Saya ini tidak memiliki beban masalah lalu sehingga lebih enak dalam bekerja dan memberi perintah," katanya.

Tak hanya itu, kebijakan impor sejatinya dilaksanakan setelah debat panjang antar menteri bersama Jokowi. Hal ini menurutnya tidak jadi masalah, justru menjadi mekanisme pengawasan terbaik. 
"Kalau menteri sama semuanya maka malah tidak ada mekanisme saling cek. Kalau sudah rampung debatnya maka baru saya putuskan impor atau tidak," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×