Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Astera Primanto Bhakti mengakui, adanya pembatasan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap komoditas ternak dan bahan pakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267/PMK.010/2015 akan mempengaruhi harga sapi di tingkat konsumen.
Meski demikian, ia memproyeksi kebijakan ini tak akan berdampak signifikan terhadap inflasi karena konsumsi masyarakat Indonesia terhadap daging sapi tergolong rendah.
"Konsumsi daging sapi di sini masih rendah dibanding luar negeri. Kalau ke resto steak, biasanya yag disajikan paling sedikit 250 gram (gr) atau 500 gr. Orang Indonesia kreatif, 250 gr bisa untuk sekeluarga kalau dibuat dendeng," kata Prima, Kamis (21/1).
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, kebijakan pemerintah yang bisa berpengaruh terhadap harga di tingkat konsumen juga bisa mempengaruhi laju inflasi. Namun menurutnya, pengaruh terhadap inflasi relatif kecil lantaran peran daging sapi hanya sekitar 1% dalam konsumsi masyarakat.
"Jika kenaikan PPN ternak dibebankan ke konsumen andil inflasinya maksimal 0,01% saja," kata dia. Di sisi lain, pembebasan PPN untuk bahan pakan ternak dan pakan ikan juga bisa mengkompensasi pengenaan PPN terhadap sapi selain indukan.
Menurut Sasmito, pemerintah perlu mewaspadai pengaruh dari tekanan harga yang terjadi pada cabai dan bawang terhadap inflasi Januari 2016. Apalagi tekanan harga pada komoditas tersebur telah terjadi cukup lama akibat pengaruh dari faktor musim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
