kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.914   16,00   0,10%
  • IDX 7.199   58,54   0,82%
  • KOMPAS100 1.106   11,37   1,04%
  • LQ45 878   11,64   1,34%
  • ISSI 221   1,06   0,48%
  • IDX30 449   6,23   1,41%
  • IDXHIDIV20 540   5,82   1,09%
  • IDX80 127   1,42   1,13%
  • IDXV30 134   0,44   0,33%
  • IDXQ30 149   1,71   1,16%

PPKM Darurat, pelaku perjalanan wajib bawa dokumen STRP mulai 12 Juli


Jumat, 09 Juli 2021 / 15:35 WIB
PPKM Darurat, pelaku perjalanan wajib bawa dokumen STRP mulai 12 Juli
ILUSTRASI. Sejumlah petugas gabungan TNI, Polri, dan pihak terkait lainya memutar balik kendaraan yang keluar di pintu tol Serang Timur karena tidak membawa kelangkapan surat, di Serang, Banten, Senin (5/7/2021). /Kota. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan memperketat syarat perjalanan untuk menekan mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat Jawa-Bali. Pengetatan tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan nomor 49 tahun 2021 terkait perjalanan darat dan SE nomor 50 tahun 2021 terkait perjalanan menggunakan moda kereta api.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Adita Irawati mengatakan, aturan yang ada dalam dua SE tersebut menyatakan bahwa perjalanan hanya dibolehkan bagi pekerja sektor esensial dan kritikal saja. Pelaku perjalanan kendaraan umum di darat, sungai, danau, penyeberangan dan KRL di wilayah aglomerasi wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau dokumen sejenis, untuk dapat melakukan mobilitas.

Adita mengatakan, STRP atau surat tugas atau surat keterangan lain yang dibawa harus ditandatangani pimpinan perusahaan atau minimal pejabat eselon II dilengkapi dengan stempel cap basah dan/atau tanda tangan elektronik.

Baca Juga: Ramaikan kancah transportasi online, Gaspol Jek targetkan 20% peningkatan pengguna

Ia menyatakan, aturan tersebut mulai berlaku pada 12 Juli - 20 Juli 2020. Nantinya aturan dapat diperpanjang dengan melihat kondisi perkembangan di lapangan.

"Para menteri, gubernur, wali kota, di pusat maupun daerah, dan UPT baik di darat, kereta api maupun operator lainnya diminta untuk melakukan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan," kata Adita dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan operator untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen STRP sebelum menggunakan KRL wilayah aglomerasi.

“Akan ada penyekatan sebelum masuk ke gate, apakah di stasiun atau di dalam stasiun. Yang pasti, sebelum masuk ke gate in, apakah ini STRP, surat keterangan pemda atau kantor, ini akan dilakukan,” ucap Zulfikri.

Selanjutnya: Garuda, Citilink dan Lion tawarkan vaksinasi gratis untuk penumpang, ini syaratnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×