Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - AKARTA. Memasuki 2024, pemerintah akan kembali menjadi pendistribusian bantuan pangan cadangan beras pemerintah di 38 provinsi. Ada 22 juta penerima dengan total beras yang akan disalurkan sebanyak 220,04 juta kilogram (kg) beras per bulan.
Bantuan ini akan disalurkan selama enam bulan ke depan yaitu Januari hingga Juni tahun ini. "Bantuan akan terus berlanjut di Februari, Maret. Nanti kalau APBN cukup dilanjut lagi April, Mei, Juni," ucap Presiden Joko Widodo saat penyaluran bantuan di Cilacap.
Salah satu mitra pemerintah untuk penyaluran bantuan pangan cadangan adalah PT Pos Indonesia. Pada 2024, BUMN tertua ini mendapatkan alokasi penyaluran di 18 provinsi kepada 13,41 juta penerima bantuan pangan (PBP) per bulan. Ini artinya Pos Indonesia mendapat jatah sebanyak 62% alokasi nasional per bulan.
Baca Juga: Bantuan Pangan Beras 2024 Mulai Digulirkan untuk 22 Juta KPM
Beberapa provinsi yang akan menjadi wilayah penyaluran Pos Indonesia adalah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di Provinsi Jawa Tengah, Pos Indonesia akan menyalurkan kepada 3,52 juta PBP dengan total beras 35,26 kg.
Di Cilacap, Pos Indonesia akan menyalurkan kepada 192.767 penerima, Banyumas sebanyak 257.059 penerima, Tegal sebanyak 19.134 PBP, dan Tegal kepada 131.045 PBP.
Direktur Bisnis Dan Kurir Logistic Pos Indonesia Tonggo Marbun menjelaskan, mekanisme penyaluran bantuan dilakukan dengan rekonsiliasi data penerima terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan aparat setempat.
"Mekanismenya, pra penyaluran kami koordinasi data dengan Bulog. Kemudian dilakukan rekonsiliasi data, setelah itu kami menyiapkan domisili dan surat pemanggilan, verifikasi dan memvalidasi data," kata Tonggo. Setelah semua siap, Pos Indonesia akan memanggil para penerima berkoordinasi dengan Pemda setempat berkoordinasi dengan Bulog terkait ketersediaan beras.
Pos Indonesia menerapkan tiga metode untuk mendistribusikan bantuan pangan CBP. Yaitu Kantor Pos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah bagi penerima berusia lansia, disabilitas, maupun sedang sakit. "Penyaluran dilakukan di komunitas seperti yang terjadi saat ini, bisa juga di gudang Bulog, atau Kantor Pos. Bisa juga kami antarkan langsung bantuan ke rumah penerima," ujar Tonggo.
Baca Juga: Sri Mulyani: APBN 2023 Ditutup dengan Husnul Khotimah
Pos Indonesia juga menerapkan teknologi digital berupa aplikasi Pos Giro Cash (PGC). Penerima yang telah mendapatkan bantuan dapat diketahui dari foto diri bersama dengan identitas yang dibawa yaitu KTP/KK (fitur face recognition). PGC akan menerapkan geotagging yaitu menyertakan lokasi penerima mendapatkan bantuan, sehingga dapat dilacak melalui peta.
Sementara dalam pengangkutan beras dari gudang Bulog menuju ke lokasi penyerahan bantuan menggunakan aplikasi. Dimana seluruh proses pemindahan dan pengangkutan beras dapat dilacak dan diketahui jumlahnya secara real time.
Setelah seluruh proses terlaksana dengan baik, maka proses selanjutnya adalah dokumentasi seluruh arsip ataupun dokumen akan dilakukan menggunakan aplikasi e-filing. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan dokumen, penyimpanan dokumen hingga dapat diketahui progress menggunakan dashboard realtime.
E-Filling ini akan bermanfaat mendukung akuntabilitas penyaluran Pos Indonesia, termasuk bukti (evidence) dokumen penyerahan secara digital. "Semua penyaluran bantuan dilakukan dengan aplikasi PGC dan dashboard, bisa diakses seluruh stakeholder terkait. Dengan menggunakan sistem PGC, kami memastikan penyaluran CBP tepat sasaran kepada penerima," kata Tonggo.
Pos Indonesia juga selalu mengkomunikasikan rencana pendistribusian dengan seluruh stakeholder pemerintah daerah hingga ke tingkat RT/RW, aparat keamanan, Perum Bulog, dan swasta. Tonggo berharap penyaluran BP-CBP selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. "Kami lihat para penerima bantuan begitu senang, ada juga testimoni dari penerima bahwa bantuannya sangat dibutuhkan dan membantu rumah tangga mereka. Karena penyaluran ini akan dilakukan selama enam bulan, harapannya kami bisa menyalurkan setiap bulan dengan tepat waktu," ucap Tonggo.
Baca Juga: Presiden Jokowi Pastikan Cadangan Beras Terkendali Untuk Stabilkan Harga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
