Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malam ini (10/12) akan menggelar rapat kerja gabungan dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Sekretaris Kabinet (Seskab) serta dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Rapat kerja ini merupakan rapat kerja yang tertunda yang seharusnya digelar pada Kamis (6/12) pekan lalu. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, sejauh ini Dipo Alam, Seskab telah mengkonfirmasi kehadirannya nanti malam.
Perlu diketahui, rapat kerja ini terkait dana optimalisasi dana di Kemenhan senilai Rp 678 miliar yang tidak dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut terjadi karena Setkab mengirimkan surat kepada Menkeu, terkait dugaan adanya kongkalikong anggaran di Kemenhan.
Menurut Mahfudz, sejauh ini belum ada pembatalan kehadiran dari pihak Dipo. "So far mau hadir, belum ada info pembatalan. Tapi kami liat nanti malam," kata Mahfudz lewat pesan singkat Senin (10/12).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, pihaknya telah melayangkan undangan kepada BPKP untuk menghadiri rapat kerja gabungan tersebut. Sebab, BPKP juga tidak hadir dalam rapat kerja sebelumnya, dengan alasan masih mendalami pre-audit terkait dana optimalisasi dana di Kemenhan senilai Rp 678 miliar.
"BPKP sudah diundang juga, ya kami lihat saja. Yang kemarin hadir sudah kami undang kembali, mudah-mudahan untuk hari ini semua-nya hadir," tegas Mahfudz. Ketika ditanya seputar kemungkinan Dipo kembali mangkir dari rapat gabungan ini, Mahfudz enggan berkomentar.
Seperti diketahui, Dipo alam dan Ketua BPKP mangkir dalam rapat gabungan yang diadakan Komisi I DPR pada hari Kamis lalu. Dipo beralasan tidak bisa karena ikut kegiatan kepresidenan. Sementara Ketua BPKP menurut keterangan sekretariatnya menyebutkan, masih mendalami pre-audit.
Padahal dari informasi yang didapat Komisi I, pre-audit sudah selesai dilakukan namun belum dilaporkan ke Dipo Alam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
