Politisi PDIP: Bansos Dimanfaatkan Untuk Eksploitasi Kemiskinan

Reporter: Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan jika pembagian bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat telah disalahgunakan bagi kepentingan elektoral.

Pasalnya, pemerintah lebih banyak membagikan bantuan sosial baik bantuan langsung tunai (BLT) pangan ataupun bansos beras di Jawa Tengah (Jateng). 

Kata dia, pada Desember 2023, Presiden Jokowi membagikan BLT Puso (BLT bagi petani yang gagal panen) yang hanya dibagikan di Provinsi Jawa Tengah.

Baca Juga: Urgensi Bansos untuk Jaga Masyarakat Rentan Miskin

Sedangkan, bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 8 juta per 1 hektare lahan pertanian. Sementara itu, untuk  kelompok tani, diberikan bantuan sekitar Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta. 

Khusus di Jawa Tengah, terdapat 16.000 hektare lahan yang terdampak El Nino, banjir, dan kekeringan panjang. Ironisnya, penerima BLT Puso  hanya  petani  di Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati.

“Itulah yang kita tahu yang dipakai merupakan data elektoral, berdasarkan kepadatan penduduk. Kemudian, daerah mana yang memberikan efek elektoral tinggi di situlah Bansos diberikan," kata Aria dalam keterangan resminya yang diterima kontan, Minggu (4/2).

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku mendapatkan informasi bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) tidak digaungkan dalam pembagian bantuan yang dilakukan pada bulan Januari dan Februari 2024.

Baca Juga: Sekjen PDI-P: Anggaran Tiap Kementerian Dipotong 5% untuk Bansos

"Bansos yang seharusnya dibagikan Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data kemiskinan, kini  disalurkan menurut tingkat kepadatan penduduk di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah," ujar dia.

Bahkan, Kemensos tidak lagi dilibatkan. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian data dan  berpotensi  menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat.

“Lho kan sangat jelas,  Ibu Risma sejak awal menjabat Mensos punya komitmen untuk mengunakan data kemiskinan. Saat ini, data kemiskinan Ibu Risma tidak lagi dipakai,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News