Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan akan mencari jalan tengah yang saling menguntungkan bagi seniman dan pengusaha hotel, kafe, hingga restoran terkait polemik royalti lagu.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi mengatakan saat ini sudah ada lembaga yang dibentuk untuk memberikan penghargaan pada seniman supaya hasil karya mereka mendapatkan apresiasi yang layak.
Hasan mengatakan hingga kini proses dialog mencari jalan tengah untuk menyelesaikan polemik ini masih berjalan. Pasalnya, Hasan mengakui bahwa royalti lagu ini masih menjadi dilema bagi masyarakat khususnya pelaku industri hotel, restoran, tempat hiburan.
Baca Juga: Polemik Royalti Musik: Tompi Gabung Musisi yang Gratiskan Royalti Lagu
"Jadi ada win-win solution, ada solusi yang baik untuk para seniman, ada solusi yang baik juga untuk para pengelola hotel, restoran, tempat hiburan, ada solusi yang baik juga untuk masyarakat," katanya dalam konferensi pers di kantor PCO, Kamis (14/8).
Hasan menegaskan bahwa proses dialog masih belum final. Menurutnya Kementerian Ekraf, Kementerian Hukum, dan stakeholder yang terkait terus mendalami kebijakan ini.
Hasan menegaskan bahwa pemerintah sebetulnya hanya ingin memberikan penghargaan terhadap para seniman.
Menurutnya apresiasi terhadap sebuah karya seni termasuk musik harus dipikirkan.
"Dan kita belum terbiasa dengan ini. Kita step by step nanti akan mencari jalan keluar untuk hal ini," ungkapnya.
Baca Juga: Kisruh Royalti, Pengelola Mal Enggan Putar Lagu dan Musik
Sebelumnya, President Director Sahid Hotels & Resorts sekaligus Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani menyebut masalah utama dari polemik royalti lagu ini adalah skema penarikan royalti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan turunannya.
Menurutnya, aturan saat ini memberatkan dan perlu segera direvisi.
"Tagihan royalti bahkan ada yang ditarik mundur sejak 2014, saat UU mulai berlaku. Ini sangat aneh dan memberatkan. Seharusnya yang ditagihkan hanya untuk periode berjalan,” ujarnya saat dikonfirmasi KONTAN, Minggu (10/8).
PHRI juga menyoroti minimnya sosialisasi serta praktik penagihan yang kerap melibatkan aparat penegak hukum. Dari sisi tarif, penetapan yang dihitung berdasarkan jumlah kamar untuk hotel, jumlah kursi untuk restoran, atau luas area dinilai tidak relevan.
Baca Juga: Pengusaha Penyewa Pusat Belanja Pernah Nego Tarif Royalti Musik tapi Ditolak
"Pendapatan usaha tidak konsisten, apalagi jika musik hanya digunakan sebagai latar belakang. Dengan konsep tarif seperti sekarang, lagu menjadi barang mahal di tempat usaha," tegas Hariyadi.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam penyusunan tarif, bukan sekadar mengesahkan usulan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). PHRI juga meminta pencipta diberi hak untuk secara resmi membebaskan karyanya dari royalti tanpa diabaikan oleh LMK.
PHRI keberatan jika biaya operasional LMK atau LMKN diambil dari dana royalti yang dipungut. Menurut Hariyadi, biaya tersebut seharusnya berasal dari iuran anggota atau sumber sah lainnya.
Selanjutnya: 10 Saham Unggulan Warren Buffett di 2025
Menarik Dibaca: 15 Makanan Terbaik untuk Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Anda, Ada Jeruk
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
