kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.491.000   15.000   1,02%
  • USD/IDR 15.819   36,00   0,23%
  • IDX 7.208   73,26   1,03%
  • KOMPAS100 1.107   13,08   1,20%
  • LQ45 877   9,06   1,04%
  • ISSI 221   3,48   1,60%
  • IDX30 449   5,02   1,13%
  • IDXHIDIV20 542   6,62   1,24%
  • IDX80 127   1,60   1,27%
  • IDXV30 135   1,40   1,05%
  • IDXQ30 149   1,59   1,07%

Polemik Penyelewengan Bansos, Ekonom: Perlu Pengawasan dan Peran Aktif Masyarakat


Selasa, 02 Agustus 2022 / 17:15 WIB
Polemik Penyelewengan Bansos, Ekonom: Perlu Pengawasan dan Peran Aktif Masyarakat
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (kanan) meninjau proses distribusi sembako tahap ketiga bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak COVID-19 di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020).


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Polemik penyelewengan Bantuan Sosial (Bansos) masih terus terjadi. Belakangan ini ditemukan karung-karung beras terkubur di depok yang diduga merupakan bansos dari presiden untuk masyarakat.

Menanggapi hal ini, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Randy mengatakan proses pengawasan dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi penyaluran bansos menjadi penting untuk memastikan bantuan sosial dapat tersalurkan dengan baik.

Menurutnya selama ini proses whistle blower system (WBS) dari penyaluran bantuan sosial belum termanfaatkan secara optimal.

“Sehingga ketika masyarakat menemui kejanggalan dalam penyaluran bantuan sosial Mereka kemudian tidak punya informasi dan arahan untuk melaporkan kejanggalan tersebut,” terang Yusuf Randy pada Kontan.co.id, Selasa (2/8).

Baca Juga: Bulog Pastikan Penerima Bantuan Beras Tahun 2020 Tak Ada yang Dirugikan

Sehingga menurut Randy, sistem seperti inilah yang perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan, terutama oleh otoritas terkait agar masyarakat punya acuan ketika mendapatkan indikasi penyelewengan penyaluran bantuan sosial.

Untuk diketahui, Whistle Blower System (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Selain itu, pemerintah juga bisa mempertimbangkan untuk melakukan revitalisasi program e-waroeng yang dulu sempat digunakan untuk penyaluran bantuan sembako ke masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Harapannya masyarakat bisa langsung mencairkan bantuan dari pemerintah ke warung-warung terdekat yang ditunjuk sebagai mitra,” tutur Randy.

Baca Juga: Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Percepat Penyaluran Perlinsos

Lebih dari itu menurut Rendy hal mendasar adanya penyelewengan bansos adalah data yang tidak tepat. “Sehingga hal ini berpotensi membuka peluang tidak tersalurkannya bantuan sosial secara optimal,” ucap Randy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek)

[X]
×