Reporter: Silvana Maya Pratiwi | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Direktur Humas dan Promosi Badan Pengusahaan (BP) Batam Purnomo Andiantoro menjelaskan, polemik FTZ Batam sudah seperti siklus lima tahunan sebagai dinamika politik dan bernegara.
"Pejabat dan kebijakan baru, mencari bentuk yang lebih baik, ujarnya kepada KONTAN, Kamis (7/1).
Meskipun ada dualisme pengelolaan di Batam, Purnomo menyebut jika pertumbuhan ekonomi di FTZ Batam masih di angka 6,5%-7% atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional per tahun.
Untuk tahun 2016 ini, BP Batam sudah menyiapkan roadmap yang dibuat oleh konsultan Internasional. "Ada delapan fokus industri yang akan kita kejar supaya masuk ke Batam," ungkapnya.
Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam, Suyono Saputro menilai pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam bukanlah solusi yang baik. Suyono menyesalkan pernyataan Menteri Dalam Negeri yang terlalu cepat menyimpulkan jika kemerosotan Batam merupakan kesalahan BP Batam.
"Ini tidak memberikan solusi dan menyelesaikan persoalan. Batam merosot bukan karena BP Batam saja, karena ada kontribusi Pemerintah Kota juga," ungkapnya.
Suyono melanjutkan, jika Batam tidak bisa dilepaskan dari campur tangan pusat. Karena semua peraturan dibuat oleh pusat sehingga tidak bisa dibilang kalau kondisi merosot itu semua kesalahan BP Batam. "Tidak Fair donk ngomong gitu. Yang lebih bagus BP Batam diperkuat dan di revitalisasi," ujarnya.
Menurut Suyono, ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah selain Pembubaran BP Batam. Pertama, dengan reorganisasi manajemen atau Sumber Daya Manusia (SDM). BP Batam harus dikelola oleh pimpinan yang berkompeten dan memiliki visi global dan mampu menjawab tantangan bisnis ke depan.
Kedua dengan evaluasi tugas pokok BP Batam dan FTZ Batam. "Jika memang lemah di sisi perizinan, ya perizinannya diperkuat. Aturan-aturan yang menghambat investor itu yang dibenahi," sarannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
