Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Analisis sosial dan politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menganggap polarisasi politik masih bisa terjadi jika pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tidak memperkarakan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi ( MK) untuk terbuka akan data kecurangan yang diklaim.
"Jika BPN Prabowo-Sandi tidak memperkarakan ke MK dan terus memproduksi dugaan kecurangan ke publik terus-menerus, maka bisa jadi keterbelahan politik akan terus terjadi hingga pemilu berikutnya tahun 2024," kata Ubedilah kepada Kompas.com, Kamis (16/5).
Penolakan akan hasil pemilu, lanjutnya, akan berdampak pada militansi pendukung Prabowo-Sandiaga. Sehingga, polarisasi akan terus berlanjut karena para pendukungnya masih meyakini dan memperjuangkan pasangannya sepanjang pemerintahan Jokowi.
Ia menuturkan, situasi tersebut sangat tidak diharapkan lantaran sejatinya masyarakat kembali bersatu pascapemilu. "Situasi seperti ini tidak baik bagi masyarakat ke depan dan juga pemerintahan Jokowi akan terhambat. Maka, sebaiknya BPN ungkap data kecurangan itu ke MK, kalau tidak mau, ya jangan berasumsi tanpa dasar," imbuhnya.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan penolakan terhadap hasil penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan. Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengklaim mereka memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24% dan Jokowi-Maruf Amin 44,14%.
Perolehan suara yang diklaim hasil penghitungan internal paslon 02 itu bertolak belakang dengan hasil Situng KPU yang sudah menembus 82,68% data masuk.
Penghitungan KPU menunjukkan Jokowi-Maruf Amin unggul dengan 56,23% dan Prabowo-Sandi kalah dengan 43,77%. Meski mengklaim ada kecurangan, Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i mengatakan, Prabowo-Sandi tidak akan mengajukan gugatan ke MK.
Ia mengaku pihaknya sudah tidak percaya lagi terhadap Mahkamah Konstitusi. (Christoforus Ristianto)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
