kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.880.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.260   50,00   0,31%
  • IDX 6.928   30,28   0,44%
  • KOMPAS100 1.008   6,44   0,64%
  • LQ45 773   2,07   0,27%
  • ISSI 227   2,98   1,33%
  • IDX30 399   1,47   0,37%
  • IDXHIDIV20 462   0,59   0,13%
  • IDX80 113   0,62   0,55%
  • IDXV30 114   1,38   1,22%
  • IDXQ30 129   0,27   0,21%

PKS mengaku ogah teken pengajuan revisi UU KPK


Senin, 01 Oktober 2012 / 20:09 WIB
PKS mengaku ogah teken pengajuan revisi UU KPK
ILUSTRASI. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,56% ke level 6.130,57 pada Selasa (3/8). Kenaikan beberapa saham big cap menopang IHSG.


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dengan tegas menyatakan tidak menandatangani pengajuan draft revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

PKS menyatakan, pihaknya perlu mengkaji lebih dalam lagi UU KPK untuk lebih menguatkan kewenangan komisi antirasuah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Senin (1/10).

Hidayat menyatakan, sejak awal sikap PKS sudah sangat jelas, bahwa kajian yang revisi UU KPK adalah mengenai penguatan kewenangan KPK, bukan pelemahan seperti yang selama ini dibahas oleh Komisi III. "Kalau revisi itu melemahkan KPK, kami menegasan bahwa PKS tidak setuju dengan rancangan UU KPK," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/10).

Menurut Hidayat, sikap kader PKS yang ada di Komisi III akan melaksanakan garis perjuangan dari fraksi. PKS, lanjut Hidayat, tidak menyetujui pelemahanan KPK, karena PKS ingin korupsi diberantas melalui penguatan lembaga-lembaga yang diberi kewenangan seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. "Mereka harus bersinergi, agar pemberantasan korupsi maksimal," ungkap Hidayat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×