kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

PKS kumpulkan kader di Bidakara, Ada apa?


Jumat, 24 Mei 2013 / 13:02 WIB
PKS kumpulkan kader di Bidakara, Ada apa?
ILUSTRASI. Konsep terbaru gerai Vans Store Concept 3.0 di Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (19/8/2021). Konsep gerai yang menggabungkan action sport, musik, seni, dan seni jalanan ini juga menggandeng seniman mural Ykha Amelz.


Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumpulkan semua kadernya, Jumat (24/5) siang, di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan. Kader yang dikumpulkan berasal dari Dewan Pimpinan Pusat dan Wilayah (DPP/DPW) untuk merumuskan strategi meraih tiga besar di pemilihan umum 2014.

Saat dikonfirmasi, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq membenarkan informasi tersebut. Ia menjelaskan, agenda pertemuan yang rencananya digelar mulai pukul 13.30 WIB ini, juga akan mengevaluasi perkembangan program di wilayah, pembahasan hasil survei, dan diskusi mengenai politik kontemporer.

"Yang datang DPP dan DPW, ini rutin per dua bulan," kata Mahfudz, saat dihubungi pada Jumat (24/5).  Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PKS M. Taufik Ridho menyampaikan informasi pertemuan tersebut. Acara pertemuan itu akan dipimpin langsung oleh Presiden PKS M Anis Matta.

Dalam beberapa bulan terakhir, dinamika di PKS menjadi sorotan, pasca ditetapkannya mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang terkait kuota impor daging sapi. Sejumlah petinggi PKS juga telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus itu.

Belakangan, PKS juga menggulirkan kembali wacana keluar dari koalisi partai politik pendukung pemerintah. Wacana itu pertama kali dilontarkan oleh Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah. Alasannya, kata Fahri, tak cocok dengan gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nurwahid membenarkan adanya wacana tersebut. Namun, kata dia, keputusan soal itu menjadi kewenangan Dewan Pertimbangan Tingkat Pusat (DPTP). (Indra Akuntono/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×