Reporter: Dyah Megasari |
JAKARTA. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bukhori Yusuf mendukung pasal pemidanaan terhadap dukun santet dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru. Menurut Bukhori, pasal pemidanaan dukun santet ini bisa melindungi objek yang akan disantet.
"Pasal santet yang ada di dalam RUU KUHP merupakan kemajuan bagi KUHP kita mengingat pasal ini merupakan pasal perbaikan bagi KUHP yang sekarang berlaku tentang larang praktek nujum dan sebagainya," ujar Bukhori di Jakarta, Kamis (21/3).
Bukhori mengatakan, dalam KUHP yang ada sekarang hanya diatur tentang nujum yang lebih kepada ramalan nasib. Menurutnya, secara substantif nujum lebih mengarah pada praktik penipuan. "Akan tetapi, santet adalah tindakan jahat yang merusak kepada orang lain atau mengganggunya dengan cara yang halus alias bantuan jin dan setan," katanya.
Untuk pembuktian praktik santet ini, ujar Bukhori, cukup sederhana karena tidak perlu ada alat bukti. "Cukup pengakuan oleh penyantet. Itu yang disebut dengan delik formil," katanya.
Lebih lanjut, Bukhori mengungkapkan, pasal tersebut justru akan melindungi pihak-pihak yang berpotensi untuk dituduh santet dan melindungi objek yang berpotensi disantet. Kejahatan-kejahatan ilmu hitam kini mulai diatur dalam Rancangan Undang-undang Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) yang tengah digodok di Dewan Perwakilan Rakyat.
Setiap orang yang berupaya menawarkan kemampuan magisnya bisa terancam pidana lima tahun penjara. Aturan tersebut diatur dalam Bab V tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum yang secara khusus dicantumkan dalam pasal 293. Adapun, berikut kutipan pasal yang mengatur tentang santet dan ilmu hitam lainnya itu:
(1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;
(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah dengan sepertiga.
Sementara, dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic) yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet). (Sabrina Asril/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
