Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Partai koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla menolak jika mekanisme pemilihan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dilakukan secara voting. Pemilihan Pimpinan MPR dijadwalkan pada hari ini, Senin (6/10) sore. Voting akan ditempuh jika opsi musyawarah mufakat yang ditawarkan koalisi Jokowi-JK ditolak Koalisi Merah Putih.
"Kami maunya musyawarah mufakat. Tidak boleh ada voting. Tidak boleh walk out. Cuma itu opsi kami," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah, di Jakarta, Minggu (5/10).
Dalam upaya mendorong pelaksanaan pemilihan pimpinan MPR secara musyawarah, koalisi Jokowi-JK menawarkan paket Pimpinan MPR bersama. Salah satunya, koalisi ini memberikan kursi Ketua MPR kepada DPD sementara Koalisi Merah Putih diberikan jatah dua kursi Wakil Ketua MPR.
Basarah optimistis tawaran itu akan diterima Koalisi Merah Putih. "Kami yakin pasti ada negarawan yang masih peduli dan mau menjaga MPR. Ini bukan show off force dan adu kuat," kata dia.
Jika opsi ini diterima, koalisi Jokowi-JK baru akan membahas nama yang disiapkan untuk duduk di kursi Wakil Ketua MPR. Namun, jika ditolak, Basarah mengatakan, koalisinya tak akan walk out.
"Nggak juga. Ya kalau opsi itu enggak diterima, nanti kami hanya menonton saja," kata dia. (Sabrina Asril)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
