Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Calon Presiden petahana Joko Widodo kembali menyindir Prabowo Subianto terkait kepemilikan tanah di Kalimantan Timur dan Aceh.
Hal tuh ia sampaikan pada pidato kebangsaan visi misi Indonesia Optimistis Maju di Sentul, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah terus mengejar hak rakyat atas tanah.
Sejumlah program terus digalakkan seperti program sertifikat tanah dan konsesi kehutanan untuk rakyat. Untuk program sertifikat tanah sendiri, Jokowi menargetkan di tahun ini pemerintah bisa membagikan paling tidak, 9 juta sertifikat tanah kepada rakyat.
"Karena saya menyadari, tanah adalah aset yang penting bagi rakyat dan bisa memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya," tegas dia, Minggu (24/2).
Jokowi mencatat, program ini telah berhasil membagikan 7 juta lebih sertifikat tanah kepada rakyat di 2017 dan 7 juta lebih sertifikat tanah di 2018. "Untuk tahun depan (2020), 11 juta sertifikat tanah harus dibagikan kepada rakyat," jelas Jokowi.
Kemudian, untuk program konsesi tanah hutan untuk rakyat juga dicatat, saat ini pemerintah telah memberikan 2,6 ha konsesi hutan kepada rakyat. "Kehutanan sosial pemerintah telah membagikan konsesi untk 12asyarakay kecil di sekitar hutan sebanyak 2,6 juta dari 12,7 juta ha yang dipersiapkan dibagi. Ini konsesi tanah untuk rakyat kecil," katanya.
"Nah, bagi penerima konsesi besar yang ingin mengembalikan ke negara, saya ulangi, Jadi kalau ada yang ingin mengembalikan konsesinya kepada negara," ucap Jokowi tiga kali.
"Saya tunggu.. sekarang dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Karna masih banyak rakyat yg membutuhkan," tegas dia.
Tak ayal hal ini, merujuk pada ucapan Prabowo, lawannya, pada debat kedua lalu. Adapun saat debat, Prabowo mengaku memiliki lahan yang luas di Kaltim Sebesar 220.000 ha dan di Aceh tengah 120.000 ha.
"Memang betul saya memiliki tanah ratusan ribu. Tapi itu Hak Guna Usaha (HGU) sehingga milik negara," katanya saat memberi penutup debat di Hotel Sultan, Minggu (17/2).
Sehingga ia menyampaikan, setiap saat negara bisa saja ambil kapan saja. "Saya rela, tapi daripada jatuh ke tangan asing, saya saja yang kelola," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
