PPh 22 Marketplace Berpotensi Tekan Arus Kas UMKM, Industri Minta Ditunda Tahun Depan

Senin, 10 Agustus 2026 / 05:13 WIB

Diperbarui Senin, 10 Agustus 2026 / 05:16 WIB

PPh 22 Marketplace Berpotensi Tekan Arus Kas UMKM, Industri Minta Ditunda Tahun Depan

ILUSTRASI. Jualan via live streaming online (KONTAN/Muradi)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace berpotensi menambah tekanan arus kas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Karena itu, pelaku industri meminta pemerintah memberi waktu lebih panjang sebelum kebijakan yang rencananya berlaku 1 November 2026 tersebut diterapkan.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengusulkan implementasi PPh Pasal 22 marketplace ditunda hingga Januari 2027. Usulan ini mempertimbangkan kesiapan sistem, aspek teknis, sosialisasi, serta kesiapan para penjual di platform digital.

Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan dalam pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 6 Agustus 2026.

"Dari sisi industri, memang ada usulan agar implementasi dipertimbangkan mulai Januari 2027," kata Budi.

Kebijakan ini mengatur pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto pedagang melalui marketplace.

Bagi UMKM dengan margin keuntungan tipis, pungutan berbasis omzet tersebut dapat langsung memengaruhi arus kas, meski bukan merupakan kenaikan tarif pajak.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah perlu melihat kondisi daya beli sebelum menerapkan kebijakan. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh, tetapi penguatannya belum solid, sementara kemampuan menabung masyarakat masih tertekan.

Dampaknya berpotensi terasa pada aktivitas perdagangan di marketplace apabila tambahan pungutan membuat pedagang lebih berhati-hati dalam menentukan harga maupun mengelola modal kerja. Terutama bagi pelaku usaha kecil yang memiliki ruang margin terbatas.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman mendorong penerapan secara bertahap. Pemerintah dapat menggunakan ambang batas omzet dan memberikan masa transisi lebih panjang bagi pedagang mikro dan kecil.

Selanjutnya