kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.500.000   -11.000   -0,44%
  • USD/IDR 18.297   24,00   0,13%
  • IDX 5.146   -47,82   -0,92%
  • KOMPAS100 660   -6,44   -0,97%
  • LQ45 536   -4,31   -0,80%
  • ISSI 162   -1,83   -1,12%
  • IDX30 304   -2,68   -0,88%
  • IDXHIDIV20 413   -3,59   -0,86%
  • IDX80 77   -0,69   -0,89%
  • IDXV30 112   -0,51   -0,45%
  • IDXQ30 103   -0,83   -0,79%

Pemerintah Minta Google Jelaskan Penghapusan 19.000 Kanal YouTube


Jumat, 20 November 2026 / 16:00 WIB
Pemerintah Minta Google Jelaskan Penghapusan 19.000 Kanal YouTube
ILUSTRASI. Google menghapus lebih dari 19.000 kanal YouTube. Komdigi meminta penjelasan terkait dasar penghapusan tersebut. (REUTERS/Carlos Jasso)


Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google memberikan penjelasan terperinci terkait penghapusan lebih dari 19.000 kanal YouTube yang mendukung pemerintah. Pemerintah menilai langkah tersebut berisiko menimbulkan kesalahpahaman.

Google secara rutin menerbitkan buletin triwulanan bertajuk "Influence Operations Bulletin". Publikasi tersebut memuat laporan mengenai penghentian akun-akun yang terkait dengan sejumlah negara, seperti China, India, dan Indonesia, sebagai bagian dari penyelidikan terhadap operasi pengaruh terkoordinasi.

Dalam buletin kuartal III-2026 yang dirilis pada 30 Oktober, Google menyebut lebih dari 19.000 kanal yang "mendukung pemerintah Indonesia dan pemerintahannya" telah dihapus selama periode Juli hingga September.

Baca Juga: Defisit Transaksi Berjalan Diprediksi Kembali Melebar pada Kuartal IV, Ini Pemicunya

Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di posisi teratas sebagai negara dengan kanal YouTube yang paling banyak dihapus. Posisi berikutnya ditempati China dan Rusia.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah meminta perusahaan teknologi raksasa itu memberikan penjelasan mengenai metodologi, proses peninjauan, rincian pengukuran akurasi, serta tingkat kesalahan deteksi. Permintaan tersebut disampaikan setelah pertemuan dengan perwakilan Google Indonesia, menurut Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Kami meminta Google memberikan catatan penjelasan tertulis, disertai contoh, yang merinci parameter dan metode yang digunakan untuk mendeteksi serta mengambil tindakan terhadap akun-akun yang pada akhirnya dihentikan," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini.

Kementerian juga meminta Google menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan negara asal pembuat konten atau operator yang dikenai sanksi.

Baca Juga: PPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Mobil Mewah Senilai Rp 13 Triliun

Saat dimintai keterangan mengenai kriteria penghapusan kanal, lonjakan penghapusan pada kuartal III, serta permintaan klarifikasi pemerintah Indonesia, juru bicara Google mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan tersebut "secara rutin menggagalkan operasi pengaruh yang terkoordinasi sebagai bagian dari upaya global kami untuk melindungi platform-platform kami, termasuk YouTube."

"Kami secara konsisten menegakkan kebijakan kami tanpa memandang pandangan politik yang diungkapkan," tambah juru bicara tersebut.

Penghapusan akun-akun tersebut terjadi setelah tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan. Ketidakpuasan masyarakat meningkat seiring dengan kondisi perekonomian dan pelaksanaan program-program sosial unggulan pemerintah.

Tingkat kepuasan terhadap Prabowo turun menjadi 51% pada Juli, salah satu bulan yang tercakup dalam buletin terbaru Google. Angka tersebut merosot dibandingkan dengan sekitar 80% pada November tahun lalu.

Google tidak menyebutkan konteks politik Indonesia tersebut maupun memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan perusahaan mengategorikan akun-akun yang dihapus sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×